Ilustrasi Paripurna DPR
Jakarta – Partai Golkar diminta untuk mempertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan Ketua DPR menggantikan posisi Setya Novanto. Selain kriteria dari internal Golkar, juga mendengar harapan publik.
Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengatakan, selain mempertimbangkan sejumlah kriteria dari internal partai, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga diminta untuk mendengar kriteria dari publik.
Menurutnya, selain sejumlah kriteria dari internal, calon Ketua DPR dari Golkar diharapkan tidak pernah duduk di Pansus Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sejumlah elemen masyarakat berharap agar Ketua DPR tak pernah terlibat dalam perlawanan terhadap KPK.
“Seharusnya mendengar kriteria harapan publik, apakah melawan KPK, apakah pernah berada dalam Pansus Angket DPR,” kata Sirojudin, kepada Jurnas.com, Jakarta, Kamis (4/1).
Sebelumnya, Sirojudin meminta, agar Partai Golkar harus mempertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan Ketua DPR. Hal itu sebagai langkah untuk memperbaiki citra Golkar kepada publik.
Menurutnya, kriteria pertama adalah memiliki integritas yang baik, tidak memiliki problem hukum dan tidak pernah diberitakan masalah hukum khususnya kasus dugaan tindak kejahatan korupsi.
“Kedua, Ketua DPR sebagai tokoh yang bisa bekerjasama dengan baik bersama pemerintah dan presiden. Karena sisa periode pemerintah banyak hal kebijakan yang harus mendapat duungan,” katanya.
“Ketiga adalah soal seberapa baik dia punya basis di lingkungan DPR sendiri, seberapa baik dia punya tim di DPR,” tegasnya.
Diketahui, ada tiga nama kader Partai Golkar yang disebut-sebut bakal menjadi Ketua DPR menggantikan posisi Novanto. Adalah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin.
TAGS : Ketua DPR Airlangga Hartarto Partai Golkar
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27335/Harapan-Publik-Ketua-DPR-Tak-Pernah-Melawan-KPK/
