JawaPos.com – Pemerintah akan menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) pada 28 April mendatang. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai ini terlalu berlebihan.
Menurutnya, dengan kebijakan itu belum tentu harga minyak goreng turun signifikan. Pasalnya, selama ini persoalan minyak goreng ini ada pada sisi produsen dan distributor yang pengawasannya lemah.
“Apakah harga minyak goreng akan turun? Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan HET (harga eceran tertinggi) di minyak goreng kemasan,” kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (24/4).
Dengan kebijakan itu, produsen juga bisa mengurangi kapasitas produksi minyak goreng karena permintaan yang berkurang. Dengan begitu, yang dirugikan adalah harga tandan buah segar di level petani akan anjlok.
Untuk diketahui, selama Maret 2022 ekspor CPO sebesar USD 3 miliar. Estimasinya pada bulan Mei apabila diasumsikan pelarangan ekspor berlaku 1 bulan penuh, kehilangan devisa sebesar USD 3 miliar atau setara Rp 43 triliun akan terjadi.
“Dan angka itu setara 12 persen total ekspor non migas. Ini bisa ganggu stabilitas rupiah juga karena devisa ekspornya terganggu,” terangnya.
Credit: Source link
