JawaPos.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan pemerintah untuk lebih bersiap menghadapi puncak bonus demografi yang diperkirakan tiba pada 2040. Sebelum waktu itu tiba, pemerintah sudah membuat stimulus agar tersedianya banyak lapangan kerja.

Menurut Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming, pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Pasti butuh kolaborasi dengan pengusaha dan swasta. Kini swasta bisa menyediakan banyak lapangan kerja tergantung dengan kemudahan bagi mereka untuk beinvestasi dan membuka usaha. Sepanjang ada kemudahan untuk berinvestasi dan perizinan usaha, maka investasi akan bisa lebih banyak.

“Kami butuh kepastian hukum dan kemudahan regulasi dalam berinvestasi,” ujar Mardani H Maming kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1).

Dia menuturkan, kemudahan regulasi usaha memberikan dampak positif untuk iklim investasi. Saat ini harapan itu ada pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Undang-undang itu diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim investasi, dan bermuara pada menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia. Terutama di tengah pandemi Covid-19. UU sapu jagat itu dapat memberikan dukungan untuk memajukan UMKM dan tentunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

Kata Mardani, HIPMI menyadari bahwa pada rentang 2035 hingga 2040 merupakan puncak bonus demografi. Pada tahun itu 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 148,5 juta merupakan masyarakat usia produktif. “Mereka diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa.”

Lebih jauh dikatakannya, pada puncak bonus demografi di Indonesia, sektor swasta memiliki peran vital menyerap tenaga kerja lokal yang jumlahnya mencapai ratusan juta orang tersebut. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, maka usai produksi itu akan menjadi mesin pertumbuhan. Mereka mampu menggerakkan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga.

Mardani mengingatkan bahwa bonus demografi layaknya pedang bermata dua. Bila tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, justru akan berdampak buruk di masa depan. “Bonus demografi ini seperti pisau bermata dua. Kalau tidak hati-hati ini akan membawa malapetaka, sehingga usia-usia produktif ini harus kita siapkan dengan baik,” kata dia.

Baca juga: HIPMI Dukung Vaksinasi Mandiri Bagi Masyarakat Mampu

Saat ini, negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja. Bila investasi tidak masuk ke Indonesia, bayang-bayang pengangguran dari angkatan kerja terdidik ada di depan mata. “Bonus demografi ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian. Namun, ini bisa juga menjadi bencana bila tidak ada lapangan kerja bagi angkatan kerja terdidik,” ungkapnya.

Saksikan video menarik berikut ini: