Sektetaris Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha.
Rotterdam, Jurnas.com – Pemerintah meyakini integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur maritim dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%. Begitu pula perbaikan konektivitas dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.
“Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai back bone sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha usai memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime, Senin (23/9) di Rotterdam, Belanda.
Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah Integrated Port Network melalui peningkatan performa pelabuhan antara lain di Pelabuhan Belawan, Kijing, Tg. Priok, Tg. Perak, Makassar, Bitung, dan Sorong. Kemudian pembentukan Aliansi Jaringan Pelayaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran, serta Pengembangan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas.
Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi khusus Bitung serta dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung untuk menunjang pergerakan barang dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya.
Hal tersebut harus didukung oleh program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-progam pembangunan kelautan yang telah ada.
“Kebijakan tersebut tercermin dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana isu infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda masih menjadi fokus kerja Kementerian Perhubungan. Isu strategis ini menjadi acuan dan arah kebijakan transportasi laut Tahun 2020-2024 yang berfokus pada infrastruktur, konektivitas dan keselamatan serta upaya optimalisasi penggunaan pembiayaan alternatif dalam membangun infrastruktur,” jelas Arif.
Arif melanjutkan bahwa berbicara tentang peningkatan perekonomian nasional di bidang maritim selain pengembangan kawasan industri, terdapat peluang investasi pada bidang pariwisata, terutama untuk menunjang 10 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional seperti Danau Toba, Mandalika dan Labuan Bajo. Hal ini telah didukung oleh kebijakan pembukaan pelabuhan untuk kapal-kapal wisata sebanyak 18 pelabuhan sebagai entry dan exit point kapal wisata/yacht dan 5 pelabuhan untuk embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan kapal pesiar/cruise ship.
Selain itu, saat ini dalam rangka pengembangan pelabuhan yang berwawasan lingkungan, telah terdapat konsep EcoPort, dimana pada operasional pelabuhan diterapkan teknologi ramah lingkungan serta pengunaan teknologi digital untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional pelabuhan.
Teknologi ini diterapkan pada prasarana pelabuhan dan sarana kapal yang digunakan, baik untuk pelayanan barang maupun penumpang dengan implementasi sistem digital seperti Inaportnet dan E-Ticketing Penumpang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
Untuk itu, salah satu upaya yang saat ini terus didorong dalam peningkatan investasi pada sektor transportasi adalah optimalisasi pembiayaan alternatif diantaranya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Sektor transportasi laut, telah dilakukan 2 pilot project KPBU yaitu di pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp325 Milyar dan pelabuhan Anggrek, Gorontalo dengan nilai Rp275 Milyar,” katanya.
Di sektor perkeretaapian terdapat skema KPBU di proyek Makassar-Pare Pare dengan nilai investasi Rp1,01 Triliun. “Proyek KPBU ini diharapkan jadi penunjang multimoda Pelabuhan Makassar,” kata Arif.
TAGS : Logistik nasional integrated port network perhubungan laut
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
