Presiden Joko Widodo
Jakarta – Presiden Jokowi disarankan untuk mengambil alih Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto. Hal itu untuk menyudahi kisruh yang sedang bergejolak di internal Golkar.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya tidak bisa melarang dan mencampuri urusan internal Partai Golkar.
“Kalau Golkar meminta Jokowi (Ketum Partai Golkar), kita tidak bisa melarang. Kalau minta masa kita melarang,” kata Awiek, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/11).
Namun, kata Awiek, alangkah baiknya presiden Jokowi dan anggota Kabinet Kerja tidak terlibat politik praktis, apalagi masuk menjadi pengurus partai.
“Profesional kabinet harus dijaga, paling tidak itu tidak duduk sebagai pengurus di partai,” terangnya.
Menanggapi calon ketua umum Partai Golkar yang meminta restu kepada Jokowi, Awiek mengatakan, hal itu hanya sebatas untuk menjaga hubungan baik antara partai koalisi dengan kepala negara.
“Kalau Idrus minta restu, saya kira hanya sekedar menjaga fatsun politik,” katanya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan, ketimbang meminta restu dari Jokowi, alangkah baiknya seluruh kader dan elite Partai Golkar mengangkat Jokowi sebagai Ketum untuk mengganti posisi Novanto.
“Sebaiknya Jokowi jadi Ketum Partai Golkar saja. Mungkin dengan begitu gunjang-ganjing sekarang ini akan selesai,” kata Margarito.
Margarito menyarankan, kepada seluruh kader termasuk tokoh Partai Golkar untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketum Partai Golkar. Soal AD/ART Partai Golkar, kata Margarito, hal itu sangat bergantung kepada keputusan seluruh kader partai.
“(Soal AD/ART Partai Golkar) sangat bergantung kepada orang-orang Golkar. Gampang itu, tidak jadi soal, kan bukan Alquran, bukan kitab suci,” tegasnya.
TAGS : Ketum Golkar Setya Novanto Presiden Jokowi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25597/Jokowi-jadi-Ketum-Golkar-PPP-Tak-Bisa-Larang/
