Dibandingkan periode awal PPKM, saat ini permintaan BBM retail meningkat 20 persen, sedangkan sektor industri pertambangan naik 783 persen, migas 60 persen, dan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) 114 persen, menurut Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho.
Baca juga: Pertamina jamin stok solar cukup untuk penuhi kebutuhan masyarakat
“Bahkan untuk solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 17 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021 di wilayah Jawa Tengah dan DIY,” jelas Brasto dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa.
Seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, aktivitas masyarakat terus meningkat. Hal ini juga berpengaruh langsung pada peningkatan kegiatan perekonomian, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Menurut Brasto, peningkatan aktivitas masyarakat tercermin dalam peningkatan konsumsi BBM sektor retail Pertamina yang tercatat secara wilayah Jawa Tengah dan DIY pada kuartal 3 (Q3) tahun 2021 mencapai sekitar 4,4 juta kilo liter (KL), meningkat 6 persen dibandingkan Q3 tahun 2020.
Untuk BBM gasoline (bensin), ada peningkatan sekitar 4 persen, dan untuk gasoil (diesel), bahkan mencapai 11 persen.
Pertamina Patra Niaga terus memastikan stok maupun proses penyaluran (supply chain) aman berjalan dengan baik.
Pertamina juga memastikan kecukupan dan distribusi solar subsidi, mengoptimalkan produksi kilang, serta melakukan monitoring penyaluran agar tepat sasaran antara lain dengan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC).
”Saat ini Pertamina Patra Niaga terus melakukan penghitungan proyeksi kebutuhan solar subsidi dan memastikan suplai yang kami lakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang terjadi. Adapun untuk stok dan penyaluran BBM non subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina pastikan dalam kondisi aman, masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Brasto.
Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Brasto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan solar subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014.
Menurutnya, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas.
“Hingga Oktober, terdapat 26 SPBU di Jawa Tengah dan DIY yang telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai atau penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual solar subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terang Brasto.
Penyelewengan yang ditemui misalkan transaksi yang tidak wajar, pengisian jerigen tanpa surat rekomendasi, dan pengisian ke kendaraan modifikasi.
Baca juga: Distribusi BBM ke SPBU di Sumut mulai lancar
Baca juga: Pertamina tindak 91 SPBU lakukan penyimpangan penyaluran solar subsidi
Baca juga: BPH Migas diminta bertindak cepat terkait kelangkaan solar
Pewarta: S026
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
Credit: Source link
