JawaPos.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi apresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemandirian fiskal di Jawa Tengah disebut berada di atas rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah menyerahkan laporan keuangan daerah di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3). Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus, di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus,” kata anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana.

Penilaian atas kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah yang sangat bagus, didasarkan pada tiga alasan. Pertama, penduduk Jawa Tengah saat ini didominasi oleh milenial, gen Z, dan post gen Z yang menuntut layanan sedigital mungkin.

Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jawa Tengah sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.

“Hanya perlu salah satunya menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi. Kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik, sekaligus juga untuk akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah di Jateng,” terang Nyoman Adhi.