JawaPos.com – Kementerian Kesehatan menegaskan polemik Vaksin Nusantara saat ini masih dalam ranah penelitian. Sehingga peneliti diminta untuk mengikuti kaidah ilmiah. Kemenkes juga menegaskan bahwa Vaksin Nusantara tidak dibiayai dengan kocek pemerintah (APBN).
“Ini masih dalam ranah penelitian ya. Jadi tentunya mengikuti kaidah-kadiah ilmiah ya tuk menjaga keamanan dan mutu vaksin,” tegas Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi kepada JawaPos.com, Kamis (15/4).
Nadia menyebut sejauh ini Kemenkes bersama Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) hanya ikut memantau sebagai bahan pertimbangan penggunaan vaksin berbasis sel dendritik di Indonesia. “Tidak membiayai penelitian ya, kami hanya pada hal-hal masukan teknis pelaksanaan ke depan,” kata Nadia.
Baca Juga: Uji Klinis Fase Kedua Vaksin Nusantara, 71,4 Persen Relawan Alami Efek
Lalu ketika ditanya mengapa ada perbedaan jawaban di mana Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes menyebut adanya biaya APBN, Nadia membantah hal itu. Nadia hanya menyebut soal biaya koordinasi. Namun belum menjelaskan secara gamblang apa maksud biaya tersebut.
“Mungkin maksudnya seperti saya sampaikan, kami ada pembiayaaan untuk koordinasi. Selain RS Karyadi sebagai site yang juga termasuk UPT (Unit Pelayanan Teknis) Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Editor : Nurul Adriyana Salbiah
Reporter : Marieska Harya Virdhani
Credit: Source link
