KLB Demokrat Belum Jadi Masalah Hukum

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat belum termasuk persoalan hukum. Menurutnya, KLB tersebut merupakan persoalan internal partai.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat, bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter resminya @mohmahfudmd, Sabtu (6/3).

Mahfud mengatakan, sampai sekarang belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Oleh karena itu, pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai. “Kasus KLB Partai Demokrat baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM,” imbuhnya.

Apabila pendaftaran itu terjadi, maka pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar Undang-Undang dan AD/ART partai politik. Bagi pihak manapun yang tidak menerima keputusan pemerintah nantinya, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. “Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” jelas Mahfud.

Diketahui, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kongres ini peserta KLB yang hadir mengusulkan nama Moeldoko dan Marzuki Alie.

“Berdasarkan hasil voting, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. Memutuskan menetapkan calon ketua tersebutditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2026,” ujar pimpinan rapat Jhoni Allen Marbun di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Dengan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, maka otomatis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. “Memutuskan Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner,” katanya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan