Wapres Jusuf Kalla
Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta untuk tidak asal bicara terkait wacana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta, agar pejabat negara mengomentari sesuatu hal berdasarkan data yang akurat serta memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Jadi diharapkan kepada pimpinan lembaga seperti presiden, wapres, ketika mengomentari hal-hal seperti itu memang harus punya data yang kuat, di lapangan seperti apa,” kata Nasir.
Hal itu menangapi pernyataan Wapres JK yang menganggap pembentukan Densus Tipikor Polri belum diperlukan. JK menyarankan agar memperkuat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan.
“Bukan hanya karena ketidakpercayaan saja, atau punya pengalaman buruk dengan salah satu institusi penegak hukum, lalu mengatakan tidak perlu,” tegas Nasir.
Lantas, Nasir mempertanyakan, apakah Wapres JK sudah mengetahui koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, sebelum menyampaikan komentar terkait pembentukan Densus Tipikor tersebut.
“Tahu enggak ada kendala di lapangan seperti apa? Jadi bukan hanya kecurigaan atau tidak percaya semata-mata,” tegas politikus PKS itu.
TAGS : Densus Tipikor Polri KPK Komisi III DPR
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/23579/Komisi-III-DPR-Minta-Wapres-JK-Tak-Asal-Bicara/
