Juru bicara KPK Febri Diansyah
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga terdapat indikasi keterlibatan Politikus Partai Golkar, Kahar Muzakir. Seperti salah satunya kasus dugaan korupsi penyelenggaraan PON di Riau.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan penanganan perkara tetap berjalan di koridor hukum. Proses itu tak terpengaruh dengan proses politik yang menjadikan Kahar sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
“Pemilihan unsur pimpinan DPR ataupun komisi dan fraksi itu menjadi domain DPR RI. Sedangkan untuk penanganan perkara tetap berjalan di koridor hukum,” ucap Febri kepada awak media, Selasa (30/1/2018).
Febri memastikan bahwa proses politik terpisah dengan penanganan hukum. Meski demikian, Febri mengaku belum mendapat informasi lebih rinci dari penyidik mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Diketahui, dalam kasus PON di Riau yang telah menjerat banyak terdakwa, Kahar Muzakir termasuk yang pernah diperiksa KPK. Salah satu terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas mengatakan pernah menyerahkan uang sekitar 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir yang ketika itu menjabat anggota Komisi X. Penyerahan uang itu merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. Terkait kasus itu, ruang kerja Kahar pernah digeledah tim KPK.
Selain kasus pon Riau, nama Kahar juga terserempet dalam kasus dugana suap terkait pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla. Dalam kasus itu, nama Kahar Muzakir sempat muncul dari komunikasi antara Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arief dan anggota DPR Fayakhun Andriadi. Kepada Erwin dalam komunikasi itu, Fayakun mengatakan jika dirinya sudah menemui Setya Novanto dan Kahar Muzakir berkaitan dengan anggaran proyek di Bakamla.
“Prinsip dasarnya tentu penanganan perkara berjalan terpisah dengan proses politik. Ini berlaku untuk semua,” ujar Febri.
TAGS : KPK Kahar Muzakir Partai Golkar
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/28529/KPK-Bidik-Ketua-Komisi-III-Kahar-Muzakir/
