Perdana Menteri Pemerintah Daerah Kurdistan Irak Necirvan Barzani, Wakil Perdana Menteri Pemerintah Daerah Kurdi Irak Kubat Talabani dan deputi Pemerintah Daerah Kurdistan Irak berdiri diam untuk mengenang para korban pembantaian Halabja dalam upacara peringatan yang diselenggarakan karena peringatan 29 tahun Pembantaian Halabja dan korbannya di kota Halabja Pemerintah Daerah Kurdi Irak di Arbil, Irak pada tanggal 16 Maret 2017. [Yunus Keleş – Anadolu Agency]
Jakarta, Jurnas.com – Wilayah Kurdistan yang diperintah secara otonom di Irak utara mengalami krisis ekonomi karena ketidaksepakatan antara pemerintah daerah dan pusat mengenai pengelolaan kekayaan minyak.
Wilayah tersebut saat ini mengoperasikan sumur minyak secara independen dalam batas administratifnya, yang mendorong pemerintah pusat untuk memotong anggaran federal dengan tujuan memberikan tekanan pada wilayah tersebut untuk menyerahkan pendapatan minyak.
Dilansir Middleeast, Jumat (14/08), pada akhir 2019, pemerintahan mantan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi mencapai kesepakatan dengan daerah untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Menteri Perminyakan pemerintahan sebelumnya Thamir Ghadhban membenarkan pada saat kesepakatan dicapai dengan pemerintah Erbil , yang menetapkan bahwa wilayah tersebut menyerahkan 250.000 dari 450.000 barel per hari kepada Perusahaan Pemasaran Minyak milik negara (SOMO), mulai awal tahun 2020, sebagai imbalan atas pemahaman yang memungkinkan bagian daerah ditempatkan dalam anggaran negara.
Namun, dia mengumumkan pada Maret lalu bahwa daerah tersebut belum memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, dan tidak menyerahkan minyaknya kepada perusahaan tersebut.
Untuk menekan Wilayah Kurdistan, Baghdad memutuskan untuk memotong gaji bulanan karyawan, yang berjumlah 453 miliar dinar Irak (sekitar $ 380 juta) per bulan, menyebabkan krisis ekonomi yang mencekik yang menciptakan ketidakpuasan sosial yang meluas.
Aktivis media sosial melancarkan seruan untuk mendemonstrasikan apa yang mereka gambarkan sebagai: “Korupsi, tingkat kemiskinan yang tinggi, default pemerintah, dan pembayaran gaji yang tertunda”.
Ratusan warga menanggapi seruan tersebut, ketika kota Sulaymaniyah, gubernur terbesar kedua di Wilayah Kurdistan Irak, menyaksikan demonstrasi yang meluas di beberapa daerah pada hari Rabu.
Selama protes, para pengunjuk rasa menyerbu markas besar partai politik, meneriakkan slogan-slogan yang menentang penundaan pembayaran gaji dan kondisi hidup yang buruk. Sementara itu, aparat keamanan di ibu kota wilayah itu, Erbil, mencegah para demonstran turun ke jalan.
Beberapa daerah di Provinsi Sulaymaniyah juga menyaksikan protes serupa, termasuk di pusat kota, distrik Halabja, Ranya dan Qal`at Daza.
Sebelum matahari terbenam, para pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan, namun, tidak ada korban luka yang dilaporkan di kedua sisi karena petugas polisi sangat ingin tidak memprovokasi para demonstran untuk menghindari meluasnya kerusuhan.
TAGS : Kawasan Kurdistan Kekayaan Minyak Krisis Ekonomi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/77071/Krisis-Ekonomi-Mengancam-Stabilitas-Kawasan-Kurdistan/
