Laode Minta KPK Rezim Firli Bahuri Prioritaskan Nilai Kesederhanaan

JawaPos.com – Rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat, pimpinan hingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Sebab, mobil dinas dinilai tak sesuai dengan nilai kesederhanaan KPK dan kondisi ekonomi yang sulit imbas pandemi Covid-19.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, pengadaan mobil dinas tak menunjukkan empati atas kondisi negara yang sedang sulit. Menurutnya, kini banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, seharusnya menjadi pertimbangan agar tak melanjutkan pengadaan mobil dinas.

“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covis-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta. Sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” kata Laode dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Laode menuturkan, meski kini status KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi alasan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana.

Laode lantas bercerita mengenai fasilitas transportasi yang diterima pimpinan KPK periode sebelumnya. Menurutnya, pimpinan KPK jilid IV tidak mempersoalkan terkait mobil dinas.

Dia mengaku, memilih menggunakan kendaraan masing-masing menuju kantor. Sementara di KPK, ada dua mobil yang sudah disiapkan jika pimpinan menghadiri pertemuan.

“Dari rumah ke kantor dan kembali ke rumah naik mobil sendiri. Selama di kantor kalau ada meeting di luar ada dua mobil pimpinan Toyota Sedan dan Toyota NAV. Itu yang kami pakai secara bergantian,” ujar Laode.

Laode pun mengaku, dua mobil yang disediakan dipakai bergantian bahkan bersamaan. Namun, hal itu tidak dipermasalahkan pimpinan KPK pada era masa jabatannya.

“Bergantian (memakainya). Kalau harus pergi sekalian berlima, dua orang di mobil sedan, tiga orang di mobil NAV,” tandas Laode.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPK, Firli Bahuri, bakal mendapatkan mobil dinas yang dianggarkan Rp 1.450.000.000. Sementara empat wakil ketua akan mendapatkan anggaran mobil dinas masing-masing Rp 1 miliar.