JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, tidak menyetujui adanya konser yang dapat melibatkan banyak massa pada setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.
Terutama saat kampanye harus dibatasi.

“Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat maka saya membuat surat langsung ke KPU. Kemendagri keberatan tentang itu dan kemudian segala sesuatu yang menimbulkan kerumunan itu yang berpotensi tidak bisa jaga jarak dibatasi,” kata Tito dalam keterangannya, Senin (21/9).

Mantan Kapolri ini mengaku tidak fair jika memang harus dibatasi secara total, karena yang diuntungkan petahana. Menurut Tito, memberikan kelonggaran untuk mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang.

“Kemudian kita tahu kampanye itu bisa sampai ratusan ribu orang, live streaming konser pun boleh konser daring yang diinisiasi oleh Ketua MPR misalnya, dan ini sebetulnya menjadi peluang untuk event organizer kampanye,” ucap Tito.

Tito meyakini, jika Pilkada berjalan secara baik, maka membuat 270 daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani Covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon secara bersama-sama bergerak menangani covid.

“Masyarakat dibangkitkan, pilihlah pimpinan yang bisa menangani covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing itu,” ujar Tito.

Kendati demikian, Tito menyebut kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 harus dilakukan. Sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya.

“Otomatis kalau bisa dibangun setting para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani Covid-19 itu,” cetus Tito.

Tito menuturkan, perlu regulasi untuk mencegah kerumunan sosial serta mendorong untuk mewajibkan para calon kepala daerah dan tim suksesnya melakukan kampanye protokol kesehatan. “Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: