Menteri Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Jakarta, Jurnas.com – Musyarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 2019 di Makasar diwarnai dengan aksi Walk Out (W.O) oleh sebagian pengurus Dekopinda.
Pasalnya, mereka tidak menerima adanya perubahan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang masa jabatan bisa diperpanjang.
Pihak yang kurang menerima perubahan AD/ART itu akhirnya membentuk Forum Nasional Penyelamat Dekopin.
Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pihaknya tak mau ikut campur dengan persoalan tersebut.
“Itu urusannya dekopin lah, saya gak mau ikut campur,” kata Teten di Smesco, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
“Pemerintah tidak boleh ikut campur, itu urusan civil society, kalau ada kisruh segala macam itu urusan mereka, kita tidak mau intervensi,” sambungnya.
Untuk diketahui, saat Proses pemilihan Ketua Dekopin, sempat terjadi aksi walk out dari sebagian pengurus Dekopinda. Pasalnya, mereka tidak menerima adanya perubahan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang masa jabatan bisa diperpanjang.
Mayoritas pemilih menginginkan Nurdin Halid kembali menjabat ketua umum kendati dalam aturan yang lama dibatasi dua periode. Akhirnya, aturan AD/ART Dekopin soal mekanisme pemilihan pun diubah.
Padahal ada dua calon lain yang disebut-sebut akan bertarung dalam Munas, mereka yakni mantan Gubernur Gorontalo sekaligus anggota DPD RI, Fadel Muhammad dan Prof Jimly Asshiddiqie.
Nurdin Halid pun akhirnya terpilih kembali menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2019-2024 setelah proses pemilihan melalui voting dan Nurdin menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Nasional (Munas) 11-14 November 2019 itu.
Jumlah pemilik suara yang terdaftar dalam Munas tersebut sebanyak 514 orang dari perwakilan Dekopinda di 34 provinsi se Indonesia. Dalam pemilihan tersebut, sebanyak 435 suara memilih Nurdin.
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
