Menteri Jerman ancam larang mengemudi di akhir pekan karena UU Iklim

Menteri Jerman ancam larang mengemudi di akhir pekan karena UU Iklim

Jakarta (ANTARA) – Menteri Transportasi Jerman, Volker Wissing, berpendapat bahwa jika amandemen terhadap Undang-Undang (UU) Iklim di negara tersebut tidak segera dilakukan, ia dapat diminta untuk memberlakukan tindakan yang kejam, seperti larangan mengemudi di akhir pekan. 

Carscoops, Minggu, melaporkan, bahwa Wissing telah lama menentang langkah-langkah iklim seperti batas kecepatan di Autobahn.

Sekarang, ia mendorong pemerintah untuk memperkenalkan amandemen yang mengizinkan industri yang sangat berpolusi untuk mengeluarkan emisi yang melebihi batas yang dapat diterima secara hukum, asalkan industri lain mengeluarkan emisi yang lebih sedikit untuk menyeimbangkan semuanya di seluruh negeri.

Baca juga: Iklim bisnis industri mobil Jerman dilaporkan membaik

Dalam sebuah surat yang dikirim kepada para pemimpin koalisi partai-partai yang berkuasa di Jerman, Wissing menyatakan bahwa dengan tidak memberlakukan amandemen tersebut “tidak akan membantu iklim maupun reputasi pemerintah federal”.

Ia menambahkan bahwa, tanpa amandemen, Kementerian Transportasi harus memperkenalkan langkah-langkah pembatasan yang sulit dikomunikasikan kepada masyarakat, seperti larangan mengemudi secara menyeluruh dan tidak terbatas pada hari Sabtu dan Minggu (akhir pekan).

Pada Maret lalu, terungkap bahwa industri transportasi telah gagal memenuhi target emisi yang mengikat secara hukum untuk tahun 2023. Di bawah hukum, Jerman terikat untuk mengurangi emisinya sebesar 65 persen antara tahun 1990 dan 2030, sambil memenuhi target emisi tahunan.

Jika sebuah sektor gagal memenuhi target tahunannya, menteri yang bertanggung jawab atas sektor tersebut harus memperkenalkan paket tindakan darurat untuk kembali ke jalur yang benar.

Baca juga: Jerman singgung potensi tarif protektif UE atas mobil listrik China

Pada Senin mendatang, Dewan Pakar Perlindungan Iklim akan secara resmi mengkonfirmasi statistik emisi yang pertama kali dilaporkan pada bulan Maret, dan meminta Kementerian Transportasi membuat peraturan baru untuk memenuhi targetnya.

Terlepas dari tekanan yang akan diberikan kepada kementerian tersebut, Wakil Pemimpin partai Green, Julia Verlinden, yang merupakan oposisi, mengatakan bahwa klaim Wissing adalah salah, dan menambahkan bahwa para menteri seharusnya tidak memicu ketakutan pada masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Greenpeace juga keberatan dengan retorika Wissing, dan menyatakan bahwa ia mengubah kegagalan kementeriannya untuk mengurangi emisi menjadi tekanan politik.

Organisasi internasional yang berkampanye untuk perlindungan lingkungan ini menuduh bahwa setelah bertahun-tahun memblokir langkah-langkah iklim, politisi tersebut menciptakan skenario horor sehingga kementeriannya dapat berbuat lebih sedikit untuk lingkungan di masa depan. 

Baca juga: Pemerintah stop subsidi, pabrikan EV di Jerman berikan subsidi mandiri

Baca juga: China dan Jerman genjot aliansi saling menguntungkan di sektor NEV

Pewarta:
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Credit: Source link

Related Articles