DENPASAR, BALIPOST.com – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sudah memasuki hari kelima pada Rabu (7/7). Dalam evaluasinya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, menyebutkan penurunan mobilitas Jawa Timur dan Bali membaik, namun jumlah kabupaten/kota yang berwarna hitam masih mencapai puluhan.
Dari analisa, dikutip dalam rilis Kemenko Marves, Luhut mengatakan penurunan mobilitas Bali dan Jatim membaik dari 35 kabupaten/kota menjadi 27. Namun, penurunan di wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Bali masih perlu mendapatkan perhatian lebih ketat.
“Sampai tanggal 6 juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum siginifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan,” kata Menko Luhut saat rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual.
Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus. Meskipun angka idealnya minimal 50 persen.
“Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik,” katanya.
Lebih lanjut Menko Luhut menjelaskan ada delapan kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali, yaitu Karangasem -4,72, Tabanan -7,00, Jembrana -7,11, Buleleng -8,42, Bangli -9,53, Klungkung -9,83, Denpasar -10,12 dan Badung -10,75.
Di Jawa Timur penurunan mobilitas meningkat. Namun, Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan paling rendah.
Ketika peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur pun terjadi pada semua kabupaten kota, kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.
Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Timur maupun di Bali belum ada kabupaten kota yang mengalami penurunan mobilitas >30 persen.
“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya >30 persen,” kata Menko Luhut.
Adapun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.
Selain itu juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.
Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan. “Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat,” tegas Menko Luhut. (Diah Dewi/balipost)
Credit: Source link
