Logo koperasi
Yogyakarta – Kementerian Koperasi dan UKM tengah intensif mengejar peningkatan PDB koperasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan ke-36 Koperasi Kopma UGM, di Auditorium FMIPA UGM, Yogyakarta, Selasa (30/1/2018). Ditegaskan, koperasi tidak boleh dibawa ke politik praktis.
Dikatakan Puspayoga, pelaksanaan kebijakan Reformasi Total Koperasi dalam dua tahun telah membuahkan hasil. Dimana PDB koperasi meningkat dari hanya 1,71% tahun 2014 menjadi 4% pada 2016. Demikian juga pada periode yang sama, rasio kewirausahaan naik dari 1,65 menjadi 3,1%.Rasio kewirausahaan bahkan ditargetkan akan mencapai 5% tahun 2019.
“Inilah lompatan yang kita capai dengan kerja sama yang baik, dengan niat yang ikhlas dan tidak membawa ini ke ranah politik praktis terjadi kenaikan PDB koperasi dan rasio kewirausahaan,” ungkap Puspayoga.
Jika dikelola secara profesional dan tidak asal-asalan, kata Puspayoga, korupasi mampu mencatatkan omzet triliunan rupiah. Misalnya Koperasi Sidogiri.
Tak hanya itu, saat ini juga sudah ada koperasi melalui anak usahanya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yakni anak usaha Kospin Jasa, PT Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMAS). Selain itu, dua koperasi kini menjadi penyalur KUR.
Lebih lanjut dikatakan Puspayoga, kebijakan reformasi koperasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi. Tanpa peningkatan PDB koperasi, pemerataan tidak akan terjadi, pertumbuhan hanya akan dinikmati segelintir orang. Sebab itu, sekarang tidak ada lagi bantuan uang bagi koperasi, yang diberikan adalah bantuan pelatihan dan pembiayaan bunga rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini suku bunganya turun menjadi 7 persen.
“Koperasi kalau dikelola baik akan sangat besar,” tandas Puspayoga.
TAGS : Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
