MPR Tagih Realisasi Program Keluarga Harapan Di Jakarta

JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid MA mendorong peningkatan kinerja dan realisasi program Bantuan Sosial untuk warga terdampak Covid-19. Hidayat juga menyinggung beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program Kemensos seperti validasi pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum sepenuhnya valid, serta sosialisasi dan realisasi program Bantuan Sosial ke masyarakat yang belum maksimal, hingga peran pendamping yang perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesejahteraan.

“Program bantuan sosial ini sangat dibutuhkan masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Kemensos dan Pemda harus benar-benar bersinergi dan mengawal agar realisasi program bansos tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tidak terulang kasus korupsi Bansos yang pasti merugikan semua pihak. Mestinya realisasi program Bansos di DKI bisa jadi teladan, bukan malah menjadi masalah,” kata HNW menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid selaku Anggota DPR RI Dapil Jakarta II, meliputi Jakarta Selatan, Pusat dan luar negeri pada saat Kunjungan Kerja secara virtual, Kamis (24/6) kemarin.

HNW menjelaskan, sejak tahun 2020 sudah muncul beberapa temuan terkait bansos yang tidak tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta. Survei Koalisi Pemantau Bansos tahun 2020 misalnya, dari sekitar 4000 warga DKI yang disurvei, 73% masuk kategori layak terima PKH tapi justru tidak mendapatkan (exclusion error). Adapun perkiraan jumlah KK miskin di DKI yang luput dari Bansos PKH sebanyak 30.000 keluarga.

Sementara itu Survei SMERU Institute di tahun yang sama menemukan dari sekitar 2000 warga penerima bansos yang disurvei, 400 ditemukan tidak layak menerima bansos (20%). Adapun 30% warga penerima bansos PKH tidak mendapatkan program komplementer seperti bansos beras yang seharusnya juga mereka dapatkan. Memang sudah ada upaya perbaikan data untuk tahun 2021, tapi baru menyelesaikan 75% data.

“Oleh karena itu kami mendorong agar Pemkot, Pemprov, dan Kemensos bersinergi memperbaiki validitas dan kualitas data penerima bansos di Jakarta. Sekalipun kami juga sampaikan apresiasi karena berdasarkan rekap Kemensos pada April 2021, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sudah melakukan verifikasi dan validasi data lebih dari 75%. Updating dan validasi data serta maksimalisasi bansos baik program PKH maupun BLT makin diperlukan, apalagi covid-19 makin mengganas dengan banyaknya korban, penuhnya RS, dan varian2 baru virus covid-19,” ujarnya.

HNW mengingatkan, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi program bansos hingga ke tingkat warga, karena masih banyak yang mengeluhkan tidak menerima informasi tersebut. Menurutnya, dengan perkembangan teknologi digital, upaya sosialisasi itu bisa dimasifkan melalui berbagai media, selain terus meningkatkan sosialisasi langsung melalui peran pendamping PKH. HNW bahkan sepakat agar pendamping PKH memperoleh peningkatan kesejahteraan.

“Tentu kami sepakat dan dukung agar SDM bansos yang bekerja di lapangan benar-benar disejahterakan oleh Pemerintah sehingga penyaluran bansos bisa semakin optimal. Sekalipun kita juga harus sadari bahwa keuangan Negara saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi Covid-19, maka minimal jangan sampai ada pengurangan tunjangan maupun pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga bansos,” pungkasnya.