Keluarga korban tenggelamnya KM Sinar Bangun menunggu tim SAR mencari korban. (Foto:Tribunnews.com)
Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membenarkan pelaksanaan mudik tahun ini berjalan lebih baik dan lancar. Hal itu terbukti dengan menurunnya tingkat kecelakaan dan jumlah sepeda motor.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, lancarnya arus mudik Lebaran tahun ini ditopang oleh perpanjangan waktu libur dan tersambungnya tol Trans Jawa. Sehingga, sebagian besar pemudik menyebut mudik 2018 lebih enjoy.
Akan tetapi, lanjut Tulus, kesuksesan mudik di darat berbanding terbalik dengan mudik di laut. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu satu bulan, dua kapal tenggelam, yakni KM Sinar Bangun di Danau Toba, dan KM Lestari Maju di Sulawesi Selatan.
Dengan demikian, selama musim Lebaran sektor angkutan pelayaran menelan korban meninggal karena kecelakaan kapal mencapai lebih dari 300 orang. Penyebabnya pun sama, kelebihan muatan.
“Dengan dua kejadian tersebut, di sektor angkutan pelayaran, managemen transportasi pemerintah terbukti masih kedodoran, jika tidak boleh dibilang gagal,” ujar Tulus pada Minggu (8/7) lewat siaran pers di Jakarta.
Karena itu, inilah lima catatan YLKI untuk pemerintah menyikapi mudik tahun ini:
- Masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan setempat. Bahkan mungkin memang tidak ada pengawasan. Bagaimana ada pengawasan, jika kapal Sinar Bangun 5 yang hanya berkapasitas 43 orang, ternyata memuat lebih dari 200 orang? Juga kapal yang tenggelam di perairan Selayar, tenggelam karena over kapasitas. Kemana itu petugas pengawas pelabuhan, kemana itu syahbandar? Hal yang amat primitif jika sebuah kapal tenggelam karena over kapasitas;
- Masih minimnya infrastruktur transportasi di sektor ini, khususnya sektor pelayaran rakyat. Terbukti rata-rata kapal yang digunakan adalah jenis kapal kayu, yang jauh dari standar kelaikan. Sudah tidak standar, memuat melebihi kapasitas yang ditentukan pula. Aspek keselamatan benar-benar dicampakkan ke comberan. Selain kapal yang tidak terstandardisasi, awak kapal pun tidak tersertifikasi pula, termasuk nakhoda. Kapal berlayar tanpa mengantongi surat laik layar, baik kapalnya dan atau awak kapalnya (nakhoda);
- Patut diduga kuat, karena masih maraknya tindakan koruptif, kolutif dan pungli di sekitar pelabuhan. Kongkalikong antara kepala pelabuhan dengan pemilik kapal, atau nakhoda; seolah menjadi rahasia umum. Praktik inilah yang kemudian menjadi legitimasi standar keselamatan di sektor pelayaran di Indonesia nyaris nihil, khususnya yang berbasis pelayaran rakyat. Manifes penumpang kapal menjadi tidak jelas, bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan angkutan pelayaran yang dikelola PT ASDP pun mulai menunjukkan gejala yang sama.
- Khusus untuk pelayaran yang dikelola PT ASDP, akhir-akhir ini juga menunjukkan gejala kemunduran, khususnya dari sistem ticketing. Pada era 2016, sistem ticketing di PT ASDP sudah cukup baik, sudah berbasis elektronik. Namun, semenjak ditiggalkan Pak Danang (Dirut, alm), karena dipindah menjadi Dirut AP1, kondisi sistem ticketing di PT ASPD berantakan lagi, mundur, menjadi tiket manual lagi. YLKI menerima pengaduan/laporan yang cukup akurat terkait hal ini dari konsumen yang amat kredibel. Bahkan, di ASDP kini muncul lagi fenomena “tiket muter”, yakni tiket yang sudah dijual, bisa dijual lagi untuk penumpang berikutnya. Akibat dari ini: manifes kapal menjadi kacau, koruptif, dan pendapatan negara yang hilang. Tiket elektronik yang diinisiasi Pak Danang, tentu saja menjadikan banyak pihak kehilangan pendapatan (ilegal).
- Masih tumpang tindihnya regulasi yang ada, khususnya dilevel pemerintah pusat, Kemenhub. Pihak pemda mengklaim banyak kewenangan pemda yang diambil pusat lagi, sehingga pemda tak punya kewenangan. Di sisi lain, Kemenhub tak cukup mampu melakukan pengawasan di lapangan.
TAGS : YLKI Mudik 2018 Tulus Abadi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/37359/Mudik-Laut-Tahun-Ini-Dapat-Rapor-Merah-dari-YLKI/
