Muhammadiyah Minta Nadiem Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Hapus Ujian Nasional

Jakarta, Jurnas.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

“Muhammadiyah pertama kepada para menteri ketika melakukan perubahan kebijakan tentu dasarnya pada undang-undang dan UUD, maka yg menyangkut Ujian Nasional atau lain-lain maka kaji secara saksama, mendalam, agar keputusan yang diambil tidak seperti selama ini muncul di opini rakyat, yaitu setiap ganti menteri ganti kebijakan,” kata Haedar di PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Sebab, kata Haedar, Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi kepribadian bangsa dan negara.

“Bahkan masuk dalam UUD 1945 selain dari undang-undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,” ujar Haedar.

Selain itu, Haedar mengingatkan dalam setiap membuat kebijakan harus dipikirkan soal semangat membangun sumber daya manusia (SDM).

“Karena menyangkut pendidikan karakter, kepribadian bangsa, pendidikan akal budi, tidak hanya soal skill, Maka kebijakan-kebijakan pendidikan tentu harus dikaitkan dengan usaha pembangunan manusia indonesia yang utuh baik fisik maupun jiwa,” tegas Haedar.

Pada kesempatan itu, Haedar juga meminta Menteri Nadiem untuk mau mendengarkan masukan – masukan dari berbagai tokoh. Hal ini untuk meminimalisir timbulnya masalah yang terjadi dikemudian hari.

“Dalam konteks ini saya percaya baik Ujian nasional maupun hal-hal yang menyangkut kebijakan pendidikan dikaji secara saksama. Bila perlu minta masukan berbagai pihak agar semuanya kita melangkah ke depan penuh dengan berbagai hal, seperti tadi, setelah reformasi itu kan juga kita ada perubahan-perubahan. Tetapi kalau kita tidak saksama perubahan itu akan bermasalah di kemudian hari,” ujar Haedar.

Untuk diketahui, sebelumnya, Nadiem lewat kebijakan `Merdeka Belajar` mengungkapkan salah satu rencananya adalah menghapus Ujian Nasional pada tahun 2021.

Ujian Nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi berdasarkan kemampuan literasi dan numerik serta penguatan pendidikan.