Etnis Rohingya (Foto: Fred Dufour/AFP)
Myanmar – Pemerintah Myanmar menyalahkan Bangladesh karena menunda proses repatriasi bagi ratusan ribu pengungsi etnis Rohingya. Mereka khawatir Dhaka mengulur-ulur hingga mendapat uang bantuan internasional jutaan dolar.
Zaw Htay, juru bicara pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan bahwa Myanmar siap untuk memulai proses pemulangan kapanpun, berdasarkan kesepakatan yang mencakup pengembalian Rohingya ke Myanmar pada awal 1990an. Ia mengatakan Bangladesh belum menerima persyaratan tersebut.
“Kami sudah siap memulainya, tapi pihak lain belum menerima, dan prosesnya tertunda. Ini adalah fakta nomor satu,” kata Zaw Htay, Direktur Jenderal Kementerian Penasihat Negara, kepada wartawan Selasa (31/10).
Sebuah nota kesepahaman tentang titel penghubung perbatasan ditandatangani dengan Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan setelah melakukan pembicaraan di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, pekan lalu, namun belum ada langkah lebih lanjut terkait kesepakatan lama tersebut.
Zaw Htay menghubungkan penundaan Bangladesh dengan uang yang diajukan sejauh ini oleh masyarakat internasional untuk membantu membangun kamp pengungsi raksasa bagi Rohingya.
“Saat ini mereka sudah mendapat USD400 juta. Selama penerimaan mereka sebesar ini, kami sekarang takut menunda program untuk mendeportasi para pengungsi, “katanya dalam sebuah komentar yang dimuat dalam sebuah artikel di halaman depan surat kabar New Light of Myanmar, Rabu (1/11)
“Mereka mendapat subsidi internasional. Kami sekarang takut mereka akan memiliki pertimbangan lain untuk repatriasi,” katanya.
Pemerintah Bangladesh mengeluarkan sebuah pernyataan pada Kamis lalu yang mengatakan bahwa Myanmar tidak menyetujui 10 poin yang diajukan oleh menteri dalam perundingan minggu lalu, termasuk pelaksanaan penuh rekomendasi dari sebuah Komisi Penasehat di Negara Rakhine, yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, untuk kembalinya Rohingya yang berkelanjutan.
Khan mengatakan kepada media Bangladesh Jumat lalu, kedua belah pihak tidak dapat membentuk kelompok kerja bersama, namun ia mendesak hal tersebut harus segera diatur saat Menteri Luar Negeri Abul Hassan Mahmood Ali mengunjungi Myanmar pada 30 November.
Pemerintah Myanmar mengatakan akan menerima Rohingya. Zaw Htay mengatakan, pemeritnah Myanmar sedang menunggu daftar pengungsi Rohingya dari pihak Bangladesh.
TAGS : Myanmar Bangladesh Rohignya PBB
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
