JawaPos.com – Biaya riil haji reguler tahun ini melonjak signifikan dibandingkan 2019. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, biaya riil berhaji tahun ini berkisar Rp 98 juta hingga Rp 102 juta/jemaah. Kemenag berharap tahun depan biaya pelaksanaan rukun Islam kelima itu bisa lebih rendah.
’’Biaya haji kemarin (2022) udah segitu, Rp 98 juta–Rp 102 juta,’’ kata Hilman Senin (15/8). Biaya haji yang dia maksud itu adalah biaya riil. Biaya ini adalah gabungan dari ongkos haji yang ditanggung jemaah (direct cost) dan dari subsidi hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jumlah biaya riil haji tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu yang sekitar Rp 72 jutaan/jemaah.
Hilman mengatakan mudah-mudahan untuk periode selanjutnya biaya haji turun. ’’Akan ada pembahasan khusus,’’ katanya. Dia mengatakan komponen biaya haji yang diharapkan turun adalah ongkos layanan Masyair atau Armuzna (Arafah, Mudzalifah, dan Mina). Seperti diketahui biaya layanan Armuzna ini baru dan mulai diterapkan di haji 2022 ini. Biayanya mencapai 5.600 riyal atau sekitar Rp 23 juta/jemaah.
Saat bertugas menyambut kedatangan kloter pamungkas Solo pada Minggu (14/8) lalu, Hilman mengatakan Kemenag meminta pemerintah Saudi untuk merasionalisasi biaya masyair tersebut. Kemenag berpandangan biaya Masya’ir tersebut cukup tinggi. ’’Ini terlalu tinggi untuk layanan empat hari di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,’’ katanya.
Upaya Kemenag menawar atau negosiasi biaya paket layanan di Masyair itu mendapat dukungan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dia meminta Kemenag untuk terus memperjuangkan negosiasi harga tersebut. Dia berharap dengan adanya negosiasi itu, Saudi menetapkan biaya Masyair yang lebih proporsional. ’’Mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah (haji) terbanyak,’’ katanya.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima rombongan pimpinan BPKH di Jakarta kemarin (15/8). Usai pertemuan Masduki Baidlowi, selaku juru bicara Wakil Presiden menyampaikan beberapa poin pertemuan tersebut. Diantaranya adalah pimpinan BPKH menginginkan supaya dana haji yang mereka kelola bisa berkelanjutan ke depannya. ’’Karena problem utama haji adalah subsidinya sangat besar,’’ kata Masduki.
Dia menjelaskan rata-rata tahun ini jemaah membayar ongkos haji sekitar Rp 40 juta. Sementara itu biaya haji secara riil atau keseluruhannya sekitar Rp 100 juta. Sehingga ada 60 persen dana haji yang disubsidi dari hasil pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. ’’Subsidi itu bukan dari APBN,’’ tandasnya. (*)
—
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : Hilmi Setiawan
Credit: Source link
