Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta – Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya menuai kecaman dari sejumlah elite di tanah air. Sebab, kejahatan kemanusiaan atas nama apa pun tidak bisa dibenarkan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (1/9). Menurutnya, jika warga Rohingya diusir dan dibantai karena agama, maka Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa.
“Tentang menyembah Tuhan. Dan jika mereka dibantai karena etnik manusia maka Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Fahri.
Kata Fahri, meski ingin menjaga demokrasi Myanmar yang telah berjalan di tengah keinginan segelintir elite militer untuk kembali, tetapi justru nyawa manusia tak berdosa jauh lebih mahal dari apapun.
“Atas nama Pancasila dan Rakyat Indonesia, Pemerintah harus bertindak lebih,” tegasnya.
Caranya, lanjut Fahri, pemerintah dapat menggunakan forum-forum dunia, ASEAN, OKI atau PBB untuk meminta ketegasan. “Karena jika secara regional pembantaian tidak bisa dihentikan maka inilah bibit penyakit yang bisa menjalar,” katanya.
Menurutnya, kepemimpinan Indonesia dinantikan dunia saat ini. Dimana, ruang kosong diplomasi harus diaktifkan agar Indonesia dikenal dan akhirnya memimpin dunia. “Inilah kepemimpinan Pancasila yang menjadi dasar bagi peradaban Indonesia,” terangnya.
Pemerintah yang lalu, kata Fahri, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengambil upaya penuh untuk menarik Mayanmar ke dunia demokrasi dan pemilu yang Jurdil setelah rezim militer berkuasa begitu lama. Sementara, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pun telah berupaya untuk mengantarkan misi kemanusiaan.
“Tetapi, pertumpahan darah dan pembantaian serta genosida terus terjadi. Kita tidak saja menyaksikan viral meme dan video pendek yang mengerikan tetapi berita dari kantor berita resmi,” tegasnya.
Diketahui, kekerasan terbaru oleh militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine kembali terjadi. Kali ini, warga sipil Rohingya jadi korban kebrutalan tentara Myanmar setelah kelompok militan di Rakhine menyerang pos-pos polisi perbatasan yang menewaskan 12 personel polisi pada Kamis malam pekan lalu.
Serangan itu direspons dengan operasi militer yang menewaskan ratusan orang, termasuk warga sipil. Dimana, tentara Myanmar membakar rumah-rumah warga dan menembaki setiap objek bergerak secara membabi buta, termasuk bayi yang tak bersalah. Ribuan warga Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh.
TAGS : Rohingya Myanmar DPR Kejahatan Kemanusiaan Fahri Hamzah
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/21091/Pembantaian-Warga-Rohingya-Pemerintah-Harus-Bertindak/
