JawaPos.com – Keputusan Partai Demokrat memecat kader-kader yang berkonspirasi dengan pihak eksternal untuk mengambil alih kepemimpinan partai, tidak mengagetkan pengamat dan akademisi.

Tetapi mereka mengingatkan bahwa bahaya laten intervensi kekuasaan atas partai-partai politik tetap harus diwaspadai. Ini disampaikan Ubedilah Badrun, pengamat politik dari UNJ dan Cahyo Seftyono, dosen Universitas Negeri Semarang.

Menurut Ubedilah, tindakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan upaya pengambilalihan kepemimpinan melalui jumpa pers (1/2), teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko (5/2) dan pemecatan atas tujuh kader yang terlibat dalam upaya KLB ilegal (26/2) menunjukkan pola kepemimpinan yang khas.

“AHY terlihat tegas dan terukur dalam mengatasi upaya kudeta atas kepemimpinan partai yang sah,” kata Ubedilah kepada wartawan, Sabtu (27/2).

“Meski masih muda, AHY tampaknya bukan tipikal pemimpin yang tergesa-gesa, tapi juga bukan tipe yang lambat mengambil keputusan, ia memasuki episode kepemimpinan yang matang,” tambahnya.

Sementara, dosen ilmu politik UNNES Cahyo Seftyono tidak kaget dengan keputusan Partai Demokrat memecat segelintir kadernya ini. “Sudah terlihat sejak mengumumkan upaya pengambilalihan kepemimpinan ini tanggal 1 Februari lalu, AHY sebagai Ketum tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Mungkin AHY hanya butuh waktu agar penyelidikan internal bisa tuntas dan para kader yang terbukti bersalah bisa diproses sesuai mekanisme partai,” katanya.

Tetapi Ubedilah dan Cahyo secara terpisah menyarankan agar jangan terlalu fokus pada soal pemecatan. “Ini soal internal partai yang biasa, ini juga laboratorium yang sangat berharga bagi AHY dan politisi Demokrat lainya, jalani saja dengan tenang dan matang, apalagi sudah ketemu celahnya,” kata Ubedilah.

“Pada partai-partai lain juga pernah terjadi hal yang sama, baik yang melalui mekanisme partai maupun yang tiba-tiba muncul surat pemecatan, pasti ada dasarnya” ujar Cahyo.

Mereka mengingatkan bahwa persoalan yang lebih besar adalah bahaya laten intervensi kekuasaan pada kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Apalagi memilih jalan bersama rakyat bukan bersama penguasa.

“Oposisi itu penting, bukan hanya agar pemerintah bekerja benar tetapi juga karena tanpa oposisi demokrasi akan melemah,” kata Ubedilah.

“Apalagi Presiden Jokowi pernah bilang jangan meragukan komitmennya pada demokrasi. Nah ini harus dibuktikan salah satunya adalah dengan membiarkan oposisi tumbuh sehat, bebas dari ancaman intervensi, kriminalisasi atau bentuk-bentuk tekanan lainnya,” ungkap pengamat politik yang biasa dipanggil kang Ubed ini.

Baca Juga: Pendiri Sebut Maret 2021 Demokrat Selenggarakan KLB Ganti Ketum AHY

Namun di sisi lain, Ubedilah maupun Cahyo mengingatkan agar Partai Demokrat tidak gentar menghadapi berbagai tekanan sebagai partai non pemerintah. “Ini konsekuensi tidak bergabung bersama koalisi pemerintah, tetapi jika Demokrat jeli dan tangguh, tantangan ini bisa menjadi peluang yang luar biasa” ungkap Ubedilah.

Sementara Cahyo menjelaskan Demokrat berpengalaman berada dalam pemerintahan selama 10 tahun, dan tujuh tahun ini berada di luar pemerintahan. Memang tidak akan mudah, tapi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Demokrat.

Saksikan video menarik berikut ini: