JawaPos.com-Presiden Joko Widodo menargetkan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat dikendalikan di bawah 5 persen. Terkait itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya kerja sama antara tim pemantauan inflasi pusat dan daerah untuk menjaga harga makanan. Terutama makanan produksi dalam negeri.
Ia optimistis jika harga makanan tersebut dapat dijaga, maka inflasi bisa ditekan menjadi lebih rendah. “Jadi kalau seandainya tim pengelola pemantauan inflasi nasional dan daerah bekerja (bersama) untuk menjaga harga bahan makanan yang terutama diproduksi dalam negeri. Maka inflasi kontribusinya dari unsur makanan bisa lebih rendah,” kata Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/9).
Ia menjelaskan, ada tiga komponen penting yang dapat memengaruhi inflasi. Yaitu, dari harga bergejolak volatile food atau bahan makanan, dari administered prices atau harga yang diatur pemerintah, dan dari core inflation atau inflasi inti.
Namun ia menyebut, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih besar dipengaruhi oleh volatile food. Pada Juli, inflasi pada kelompok ini sempat tembus di atas 11 persen. Lalu, pada Agustus mengalami penurunan di kisaran 8 persen hingga beberapa makanan mengalami deflasi.
Sedangkan kelompok harga diatur pemerintah atau administered prices pada Agustus berada di kisaran 6,84 persen. Namun, dia tidak menampik dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi inflasi pada kelompok ini akan mengalami peningkatan.
“Inilah yang dilakukan kenapa kemarin Bapak Presiden bertemu dengan gubernur, walikota, dan bupati. Dan juga hari ini Pak Menko (Airlangga) Gubernur BI (Perry Warjiyo) hari ini kita semua bertemu juga dengan pemerintah daerah untuk melihat setiap unsur yang bisa kontribusikan kepada inflasi dan mencegahnya supaya tidak naik. Itu dilakukan saat ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ia memprediksi inflasi akan bertambah 1,8 persen.
“Dan ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).
Dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak, seperti beras. “Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Jokowi juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk memberikan bansos kepada masyarakat. “Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH, ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” perintahnya. (*)
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Credit: Source link
