Presiden Jokowi
Jakarta – Presiden Jokowi diminta untuk memberi perhatian terhadap kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait rencana rapat konsultasi soal hasil temuan KPK/” style=”text-decoration:none;color:red;”>Pansus Angket KPK.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, rapat konsultasi sebelum hasil kerja KPK/” style=”text-decoration:none;color:red;”>Pansus Angket KPK diserahkan ke Paripurna DPR pada 28 September nanti sangat diperlukan. Menurutnya, Presiden Jokowi harus menghargai hasil kerja Pansus.
“Hargailah pekerjaan kita (DPR). Presiden mesti menaruh perhatian besar terhadap hasil kerja Pansus. Kalau ada temuan di sini, ya kerjain dong,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9).
Sebab, kata Fahri, hasil temuan KPK/” style=”text-decoration:none;color:red;”>Pansus Angket KPK dinilai penting demi masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Bahkan, dalam rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR akan membawa seluruh pimpinan Pansus untuk menjelaskan perihal temuan tersebut.
“Pak Jokowi memiliki wewenang besar sebagai presiden. Salah satunya, menertibkan KPK yang dianggap melanggar undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
“Presiden kan berkuasa banget dalam sistem presidensial. Nah, mudah-mudahan kekuasannya dipakai untuk menertibkan bangsa dan negara,” tambahnya.
TAGS : Pansus Angket KPK Revisi UU KPK KPK
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/22025/Pimpinan-DPR-Minta-Jokowi-Tertibkan-KPK/
