JawaPos.com – Pemerintah memutuskan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk menekan angka penularan Covid-19 yang mengalami kenaikan signifikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa PPKM Mikro yang dahulu diberlakukan belum efektif karena tidak ada daerah-daerah yang belum memberlakukannya.
“Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belumlah menyeluruh. Masih sporadis, hanya di beberapa tempat,” ujar Jokowi dalam keterangannya lewat YouTube Sekratariat Presiden, Rabu (23/6).
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada kepala daerah untuk memberlakukan PPKM Mikro untuk menekan laju penularan Covid-19 di dalam negeri.
“Untuk itu saya meminta kepada gubernur bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro,” katanya.
Jokowi meminta para kepala daerah untuk mengoptimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan.
Menurut Jokowi, fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.
“Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T yakni testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa,” ungkapnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah telah menerima banyak masukan mengenai penanganan Covid-19 di dalam negeri, termasuk memberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.
Jokowi menuturkan, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di Indonesia. Termasuk juga berkaca dengan pengalaman-pengalaman dari negara lain. Sehingga PPKM Mikro adalah cara yang paling efektif untuk dilakukan.
“Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19, hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” katanya.
Credit: Source link
