JawaPos.com – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyayangkan pemerintah yang dinilai tergesa-gesa dalam memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dengan anggaran hampir mencapai Rp 500 triliun. Sementara di sisi lain, ada ribuan guru honorer yang mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian nasib kesejahteraannya.
“Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan Ibu Kota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan,” ungkap dia, Kamis (20/1).
Persoalan guru honorer ini, menurutnya bagaikan sebuah drama berseri yang tak kunjung usai. Pasalnya, persoalan guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta, terus mendulang isu pedih dan kritik selama bertahun-tahun.
“Secara kesejahteraan, nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Karena itu para guru honor ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.
Akan tetapi, pemerintah malah menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Sebagai gantinya, para guru honorer diminta mengikuti seleksi calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam perjalanannya, proses seleksi ini ternyata memunculkan kegaduhan. Mulai dari janji pembukaan seleksi satu juta guru pada akhir 2019 yang direvisi, persyaratan yang mengukur rata semua kriteria di masa awal pembukaan seleksi, proses pelaksanaan yang memunculkan kesulitan bagi para peserta seleksi, kriteria penilaian yang dianggap tidak adil hingga ancaman ketidakadilan bagi sekolah swasta dan guru honorer tak lolos seleksi usai pengumuman kelulusan seleksi PPPK.
Credit: Source link
