Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto
Jakarta – Rangkap jabatan Airlangga Hartarto dinilai tidak bermasalah dari segi hukum lantaran belum ada aturan di Indonesia yang mengaturnya. Namun, rangkap jabatan tersebut hanya masalah etika politik dalam menentukan kebijakan agar tidak tumpang tindih.
Demikian disampaikan Pengamat Hukum asal Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad dalam diskusi, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018). Airlangga Hartarto saat ini diketahui menjabat Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian di pemerintahan.
“Secara yuridis formatur tidak ada ketentuan menteri dilarang menjabat pimpinan partai. Kalau secara eksplisit ketentuan UU tidak ada yg secara jelas secara nyata ketentuan itu. Tidak ada ketentuan dipidana dalam rangkap jabatan itu. Ini kembali kepada etika politik, siapa yang perlu dikedepankan. Mestinya jika presiden telah merestui berarti ada izin,” kata Suparji Ahmad.
Suparji Menyebut jabatan Menteri dan pimpinan parpol merupakan satu keinambungan dalam politik. Karena itu, Suparji heran jika ada pihak yang mempersoalkanya.
“Kita temukan belum ada kejelasan jabatan itu, apakah Ketum Partai dari menteri bagian dari rangkap jabatan, kita lihat ada jabatan fungsional politik dan profesi,” ucap dia.
“Menteri dan ketum partai jabatan politik, itu jabatan yang tidak bisa dipisahkan dan disebut rangkap jabatan. Kalau sudah diizinkan Presiden, mestinya kalau tidak boleh merangkap, mengapa presiden memberikan restu,” ditambahkan Suparji.
Sementara itu, Peneliti Saiful Mujani Researchand Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai, Presiden Joko Widodo akan merusak hubungan dengan Partai Golkar jika sampai menggeser Airlangga dari posisi Menteri Perindustrian.
“Jika menggeser pak Airlangga, saya kira merusak hubungan dengan Parpol. Golkar cendrung loyal untuk pemimpin yang punya koneksi langsung. Jika berjarak dengan Pak Airlangga, ini akan merugikan secara politik untuk kepentingan Pak Jokowi,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, politikus Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen memberi garansi rangkap jabatan tersebut tidak akan melunturkan profesionalisme. Bahkan, klaim Bone, jabatan ganda itu akan saling menguatkan.
“Ini tidak akan mengganggu secara profesional, malah saling menguatkan. Dari ranah politik dan birokrasi ini sudah di built-in yang matang,” ucap Bone.
TAGS : Partai Golkar Airlangga Hartarto Jokowi
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27415/Rangkap-Jabatan-Airlangga-Hartarto-Mana-Etika-Politik/
