JawaPos.com – Jumlah kasus harian masih tinggi. Jumlah kematian juga kembali memecahkan rekor. Padahal, rencananya, Senin lusa (26/7) akan mulai dilakukan pelonggaran.
Untuk itu, pemerintah mengerahkan berbagai potensi yang dianggap bisa membantu mengurangi penularan sekaligus menekan jumlah kasus. Salah satunya mengerahkan para tokoh agama untuk membantu melakukan sosialisasi protokol kesehatan (prokes) 5M.
Protokol 5M tersebut adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. ”Saya minta menteri agama untuk memobilisasi para penyuluh agama hingga ke tingkat desa, untuk mendekati tokoh agama dengan masyarakat mengenai 5M. Sesuai arahan Pak Presiden, maka mohon kepala BNPB jadi ketuanya,” jelas Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Pandjaitan kemarin (23/7).
Sampai kemarin perkembangan kasus belum juga menggembirakan. Pertumbuhan kasus positif harian stabil tinggi, kemarin nyaris di angka 50 ribuan kasus. Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan 49.071 kasus baru. Tidak jauh berbeda dari sehari sebelumnya, yakni 49.509 kasus.
Selain itu, jumlah kasus kematian mencatatkan rekor tertinggi dalam dua hari terakhir. Kemarin kasus kematian mencapai angka 1.566 orang. Sehari sebelumnya kasus kematian mencapai angka 1.449 orang. Artinya, harapan bahwa akan dilakukan pelonggaran pada Senin lusa belum juga muncul. Luhut mengatakan bahwa kampanye 5M akan diprioritaskan pada daerah-daerah padat penduduk di tujuh wilayah aglomerasi di Pulau Jawa dan Bali.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang turut hadir juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan semua kebijakan yang tentu akan mengurangi/menahan laju virus. ”Untuk tokoh agama, ini kami lakukan secara berjenjang dengan penyuluh agama. Ini agar mulai Senin (26/7) mereka bisa on fire,” katanya.
Yaqut menjelaskan, saat ini ada sekitar 40 hingga 50 ribu penyuluh agama di bawah Kementerian Agama hingga level desa yang dapat difungsikan sebagai duta kampanye penerapan prokes dan vaksinasi kepada tokoh agama dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito yang ditetapkan sebagai penanggung jawab 5M mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah untuk kampanye tersebut.
Materi yang sudah disiapkan satgas antara lain panduan pelaksanaan prokes, skrining mandiri, prokes di rumah, dari dan ke tempat kerja, prokes di tempat ibadah, transportasi publik, sekolah, pesantren, pertemuan-pertemuan, mal, di pasar, RS, tempat wisata, dan prokes saat berolahraga atau menonton pertandingan.
Sementara itu, dampak di sisi ekonomi, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan kredit akan lebih rendah di triwulan III 2021. Itu seiring dengan menurunnya kegiatan ekonomi akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Pengusaha sendiri mengakui bahwa penyerapan kredit korporasi oleh pelaku usaha terdampak pandemi masih minim. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, rendahnya nilai tingkat penyerapan kredit korporasi terjadi seiring dengan kondisi yang memaksa sektor perbankan masih berhitung cukup alot mengenai risiko pinjaman. ”Kondisi saat ini, bank masih akan sangat memperhitungkan risiko jika ingin menyalurkan kredit kepada korporasi yang terdampak pandemi,” ujarnya kemarin.
Jokowi Cek Obat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung ketersediaan obat terapi Covid-19 di Bogor kemarin. Dalam kunjungan dadakan itu, beberapa obat yang dicari Jokowi ternyata kosong.
Mengenakan pakaian kemeja putih bercelana hitam, Jokowi tiba sekitar pukul 15.00 di Apotek Villa Duta, Jalan Pajajaran, Bogor Timur. Tampak beberapa pembeli yang sudah antre rapi mengenakan makser.
Setelah itu Jokowi pun mengajak petugas apoteker berbicara, menanyakan obat terapi Covid-19 dan multivitamin. “Saya mau ini, mau cari obat antivirus yang Oseltamivir,” tanya Jokowi kepada apoteker seperti dinukil Radar Bogor dari video resmi yang dirilis Sekretariat Presiden kemarin.
Adapun Oseltamivir adalah salah satu obat terapi Covid-19. Sayangnya, obat yang dicari Jokowi sedang tak tersedia di apotek tersebut. “Oseltamivir sudah kosong, Pak,” ucap apoteker. “Terus saya cari ke mana kalau mau cari?” tanya presiden kembali.
Apoteker yang belakangan diketahui bernama Herly Herinda itu pun terlihat bingung menjawab pertanyaan Jokowi. Pasalnya, dia pun saat ini juga tak mendapat stok Oseltamivir. “Sudah berapa hari enggak ada?” tanya Jokowi lagi.
Herly mengatakan, obat Oseltamivir sudah lama tak tersedia di apoteknya. Jokowi lalu menanyakan obat Covid-19 dengan merek lain, namun lagi-lagi tak tersedia. “Oseltamivir yang generik sudah lama (kosong), Pak. Kemarin ada merek Fluvir itu patennya, tapi itu sekarang juga sudah kosong,” jelas dia “Kalau Favipiravir?” tanya Jokowi. “Enggak ada juga,” beber Herly.
Setelah mengecek ketersediaan obat dan multivitamin, presiden langsung menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam penjelasannya, Budi menyatakan, ketersediaan obat terapi Covid-19 di Kota Bogor masih aman. Misalnya, untuk Favipiravir di Apotek Kimia Farma Tajur Baru masih ada 4.900, di Apotek Kimia Farma Juanda ada 4.300, Kimia Farma Semplak ada 4.200. ”Jadi, nanti saya cek dobel lagi,” kata Budi.
Rekomendasi Komnas HAM
Maret lalu Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi penanggulangan Covid-19 kepada pemerintah. Lantaran menilai ada beberapa hal yang masih belum optimal, kemarin mereka kembali mengirimkan rekomendasi penanganan pandemi virus korona di tanah air.
Sedikitnya ada enam rekomendasi yang disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Pertama terkait dengan akses tes Covid-19, tracing, dan treatment. Komnas HAM meminta pemerintah meningkatkan lagi akses tes Covid-19 bagi seluruh masyarakat. Dia juga meminta pemerintah terus menambah alat tes, melatih tenaga kesehatan untuk melakukan tes, dan mendukung pelaksanaan tes secara gratis. ”Sehingga dapat mengontrol persebaran Covid-19 secara efektif,” imbuh Damanik.
Lalu, vaksinasi secara cepat, merata, aman, dan gratis menjadi rekomendasi kedua yang disampaikan Komnas HAM. ”Selain menggencarkan program vaksinasi, pemerintah perlu mengurangi berbagai hambatan birokrasi yang dapat menghalangi percepatan vaksinasi,” jelasnya.
Itu penting lantaran Komnas HAM masih mendapati pejabat di daerah tertentu yang abai terhadap program vaksinasi. Padahal, banyak masyarakat yang ingin divaksin. Rekomendasi lain yang disampaikan Komnas HAM terkait dengan jaring pengaman sosial yang adil dan nondiskriminatif; penegakan aturan hukum secara humanistis; hak atas pendidikan yang mudah diakses dan adaptif; serta peningkatan partisipasi publik, solidaritas, dan kerja sama internasional dalam penanggulangan Covid-19.
Credit: Source link