JawaPos.com – Pimpinan MPR menggelar audiensi dengan pemerintah provisinsi Papua terkait pembahasan revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan menimak dinamika yang berkembang terkait wacana Revisi UU Nomor 21 tentang Otusus Papua.
“MPR dalam kapasitasnya sebagai rumah kebangsaan hadir untuk membangun pemikiran kontruktif sehingga dapat melihat segala persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet secara virtual di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Kamis (10/6).
Bamsoet mengatakan, merujuk pada paparan dari delegasi pemerintah provinsi Papua yang diterima pimpinan For Papua pada tanggal 20 Mei 2021 lalu, MPR merasa senang bahwa ada catatan keberhasilan dari peberlakuan kebijakan ekonomi khusus di tanah Papua.
Keberhasilan tersebut dari meningkatnya pertumbuhan daerah otonomi baru, pembangunan infrastruktur yang meningkat signifikan, lahirnya kebijakan-kebijakan bermanfaat.
“Itu memberikan dampak positif pada sektor ekonomi kerakyatan dan pembangunan wilayah di berbagai capaian lainnya,” katanya.
Namun dengan berbagai capaian tersebut semua pihak tidak boleh menutup mata bahwa kita ada pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan Februari 2021 Provinsi Papua dan Papua Barat adalah provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi sebesar 26.8 persen dan 21.7 persen.
Editor : Mohamad Nur Asikin
Reporter : Gunawan Wibisono, ARM
Credit: Source link