JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini memulai masa jabatannya dengan mencanangkan program kontrol ketat keuangan. Hal itu dilakukan sebagai respons pascakasus korupsi dana bantuan sosial pandemi Covid-19 yang melibatkan mensos sebelumnya, Juliari Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Risma menegaskan ingin penggunaan keuangan secara tepat sasaran. Sebab, kemensos tidak hanya mengelola dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), tetapi juga anggaran besar lainnya.

”Saya enggak mau ngomong detail, karena saya akan lakukan bersih-bersih. Tapi paling penting adalah bagaimana kontrol keuangan itu bisa dilakukan dengan tepat,” kata Risma.

Risma mengaku anggaran di Kemensos cukup besar. Sebab, tidak hanya mengelola APBN. Namun terdapat pengaturan untuk melakukan donasi.

”Kemensos itu ternyata bukan hanya mengelola APBN, ada beberapa anggaran yang jumlahnya besar termasuk izin melakukan donasi dan sebagainya,” terang risma.

Soal kegiatan bersih-bersih tersebut, Risma menjelaskan, hal itu pekerjaan yang cukup sulit. Sebab, ada anggaran non APBN yang akan dikelola. ”Sistem itu memang berat. Yang non APBN itu juga besar katanya. Saya belum tahu persis, kemarin saya hanya serah terima sebentar ketemu dengan para pejabatnya,” tutur Risma.

Soal pengawasan anggaran, Risma mengatakan, memiliki cara sendiri. Salah satunya dengan membuat sistem kinerja terbaru. Agar output Kemensos baik, harus diperbaiki dari dalam.

”Ada caranya. Kalau mau keluar baik, itu di dalam harus baik. Kalau di dalam enggak baik, keluar juga itu enggak akan baik. Tapi kan enggak bisa saya nunggui ini sampai baik, padahal di lapangan membutuhkan. Jadi harus paralel begitu,” papar Risma.

”Semua sistem itu harus diperbaiki, memang berat. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya,” ucap Risma.

Saksikan video menarik berikut ini: