JawaPos.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, dirinya sering menerima aduan dari masyarakat terkait penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran. Bahkan, Ia sering mendapat keluhan bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima bantuan tersebut.
Hal itu terjadi lantaran saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
“Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” ujarnya dalam acara sebuah webinar, Selasa (15/6).
Risma mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk didalamnya terkait pemetaan penerima bansos. Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai 90 persen.
“Karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam. Misalnya ada anggota yang disabilitas, maka akan memengaruhi penerimaan-penerimaan,” jelasnya.
Risma menambahkan, nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi. Penyalurannya pun akan lebih transparan dan mudah dipantau oleh masyarakat. Sehingga, diharapkan penyaluran bansos kedepannya akan lebih tepat sasaran.
“Nanti ke depannya usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” pungkasnya.
Editor : Banu Adikara
Reporter : Romys Binekasri
Credit: Source link
