JawaPos.com – Mengawali hari pertama berkantor di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (27/11) kemarin, Menteri ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup KKP. Pagu alokasi anggaran KKP tahun depan sebesar Rp 6,65 triliun.

Luhut Pandjaitan menjelaskan, DIPA 2021 diserahkan sebelum tahun berjalan guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2021. “Pagu anggaran KKP sebesar Rp 6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021,” ujar Luhut Pandjaitan, dalam keterangan tertulis KKP.

Dari total Rp 6,65 triliun tersebut, rincian pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I adalah Ditjen Perikanan Tangkap Rp 763,577 miliar; Ditjen Perikanan Budidaya Rp 1,21 triliun; Ditjen PSDKP Rp 1,07 triliun.

Kemudian Ditjen PDSPKP Rp 431,7 miliar; Ditjen PRL Rp 455,35 miliar; BRSDMKP Rp 1,52 triliun; BKIPM Rp 603,71 miliar; Setjen Rp 497,64 miliar; dan Itjen Rp 86,76 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengingatkan agar proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) bisa dilakukan sedini mungkin.

“Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin,” tegas Luhut.

Luhut pun meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja. Ia mengaku terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.

“Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya,” tegasnya.

Usai penyerahan DIPA, Luhut langsung menggelar rapat dengan para pejabat eselon I. Luhut ingin memastikan program kerja di KKP tidak terhenti. “Tadi saya rapat pertama dengan eselon I untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti,” urainya.

Sebagai informasi, total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 Satker yang terdiri dari Satker Pusat sebanyak 11 Satker; Satker UPT sebanyak 150 Satker; Satker Dekonsentrasi sebanyak 203 Satker; dan Satker Tugas Pembantuan sebanyak 33 Satker. Sedangkan total jumlah DIPA KKP tahun 2021 sebanyak 406 DIPA yang terdiri dari DIPA Induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA Petikan sebanyak 397 dokumen.