JawaPos.com – Pemerintah membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta buku daftar transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2021 Rabu (25/11). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) supaya anggaran-anggaran yang ada segera dicairkan awal tahun. Itu dilakukan supaya perekonomian bisa cepat pulih.
Selain perwakilan kementerian, para kepala daerah menghadiri penyerahan DIPA di Istana Negara tersebut secara virtual. Kemarin, Jokowi menjelaskan bahwa alokasi belanja 2021 mencapai Rp 2.750 triliun. Sebanyak Rp 795,5 triliun di antaranya berupa dana desa dan transfer daerah. Sedangkan sekitar Rp 1.032 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).
Anggaran terbesar masih tetap pada sektor pendidikan. Yakni, sebesar Rp 550 triliun. Disusul dengan infrastruktur (Rp 417,4 triliun), perlindungan sosial (Rp 408,8 triliun), dan kesehatan (Rp 169,7 triliun). Empat sektor itu menjadi prioritas APBN 2021.
Terkait anggaran kesehatan, penanganan Covid-19 akan lebih berfokus pada vaksinasi. Namun, ada juga alokasi dana untuk penguatan sarana prasrana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan.
Perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, program pemulihan ekonomi menjadi perhatian. Terutama, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dunia usaha.
Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran kementerian maupun kepala daerah untuk lebih cepat membelanjakan anggaran. Mengingat, belanja pemerintah masih menjadi penggerak utama perekonomian pada masa pandemi.
“Lakukan lelang sedini mungkin pada Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi pada kuartal I 2021,” tegas presiden 59 tahun tersebut. Dia berharap Januari mendatang sudah ada eksekusi anggaran.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa DIPA dan daftar TKDD APBN 2021 diserahkan lebih awal. “Hal itu diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, PEN, dan berbagai prioritas pembangunan strategis,” ujarnya.
Dia berharap seluruh menteri, kepala lembaga, dan pimpinan daerah untuk merealisasikan belanjanya di awal 2021. Itu penting untuk menopang perputaran ekonomi masyarakat.
FOKUS APBN 2021
Total Belanja: Rp 2.750 triliun
Pagu Belanja K/L: Rp 1.032 triliun
Arah Kebijakan:
Pemulihan sosial ekonomi
Reformasi kesehatan
Reformasi pendidikan
Reformasi perlindungan sosial
TKDD: Rp 795,5 triliun
Arah Kebijakan:
Peningkatan quality control anggaran
Mendorong pemda dalam pemulihan ekonomi
Peningkatan kualitas pendidikan
Peningkatan kualitas kesehatan
Sumber: Kemenkeu
Editor : Estu Suryowati
Reporter : (byu/dee/c17/hep)
Credit: Source link
