Kapoksi Fraksi PKB Komisi VI DPR RI, Nasim Khan
Jurnas.com, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyayangkan pernyataan Najwa Shihab tentang DPR RI. Pasalnya, pernyataan yang disampaikan pemilik Narasi TV itu cenderung miring, tidak proporsional dan sangat tendensius.
“Apa yang disampaikan Najwa Shihab dalam narasi videonya sangat tendensius dan mendiskreditkan wakil rakyat. Pikirannya itu sangat tidak bijak dan jauh dari kecerdasan,” kata Nasim, melalui keterangannya, Senin (4/5/2020).
Sebagai lembaga dan wakil rakyat, Nasim mengakui bahwa DPR RI seringkali jadi sasaran kritik dan terkadang memang tidak proporsional untuk persoalan yang menyangkut rakyat.
Padahal, lanjut wakil rakyat Asal Dapil Jatim III (Bayuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini, yang memiliki hak eksekusi atas semua program kerakyatan adalah eksekutif, bukan legislatif.
“DPR hanya bisa mengawasi sesuai fungsinya. Rakyat harus diberi pengetahuan yang baik bukan diprovokasi untuk membenci DPR,” katanya.
Masih kata Nasim Khan, anggota DPR RI adalah manusia biasa, bukan malaikat atau jin. Begitu juga yang memilih para wakil rakyat dalam pemilu adalah manusia, bukan jin dan malaikat pula. Artinya, ada yang baik dan tidak baik.
Untuk itu, apabila Najwa shihab memiliki masalah, sebaiknya adukan saja secara baik kepada para wakil rakyat di Senayan, bukan malah mendiskreditkan DPR dengan menuduh DPR tidak peduli penanganan Covid-19, karena sibuk membahas berbagai aturan, seperti RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja.
“Kalau ingin jujur kita duduk bersama. Apa yang menjadi masalah sampaikan ke wakil rakyat. Mereka sudah berjuang. Mereka manusia bukan malaikat. Kenapa harus DPR yang 570 jiwa yang selalu disalahkan dibanding eksekutif yang ribuan orang dari pusat sampai daerah. Banyak orang tidak tahu fungsi dan tugas legislatif dan eksekutif. Tugas legislatif sudah jelas. Pelajari itu. Kita membahas bersama pemerintah semua RUU yang masuk,” ujar Nasim.
Justru eksekutif, lanjut politisi PKB ini, yang punya hak prerogatif untuk mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), seperti Perppu No.1/2020 yang baru saja dikeluarkan presiden untuk menangani Covid-19.
Bahkan, RUU Cipta Kerja juga diajukan eksekutif bukan legislatif. Pembahasannya pun selalu bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Mekanisme inilah yang harus dipahami masyarakat, karena Indonesia menganut sistem presidensial.
“Kadang masyarakat salah menilai, kok, DPR tidak ada manfaatnya. Lucunya lagi, ada pembodohan kepada masyarakat dengan mengatakan, kenapa DPR tidak turun. Ingat, yang punya hak eksekusi itu eksekutif dari presiden sampai bupati/wali kota. Kita hanya punya hak pengawasan atas program pemerintah itu,” kata Bang NK.
Sementara itu, Nasim Khan juga menilai pernyataan Najwa Shihab sangat tidak bijak terkait pernyataannya soal APD adalah alat pelindung dewan.
Nasim Khan justru merasa kasihan dan sedih kepada kaum profesional yang tidak cerdas, yang ikut-ikutan mendiskreditkan DPR di berbagai media.
“Apa sebetulnya yang sudah mereka (orang-orang yang suka mengkritik dengan tidak proporsional) lakukan untuk rakyat Indonesia,” kata Nasim.
Dia mencontohkan, ada Anggota DPR seperti Imam Suroso yang sudah berbuat banyak dengan membagikan masker dan lain-lain bagi masyarakat di dapilnya yang justru terserang virus corona dan akhirnya meninggal dunia.
“DPR walau setarap presiden, tapi risikonya jauh lebih besar daripada eksekutif. Kita tidak pernah dapat pengawalan. Ke mana-mana membawa beban jiwa. Coba lihat sudah ada anggota DPR yang meninggal karena Covid 19. Bukan karena ngomong di TV, tapi karena turun ke masyarakat. Mana penghargaan masyarakat dan para pembicara yang tidak proporsional itu,” kata Bang NK.
TAGS : DPR Nasim khan Najwa Shihab
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
