Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanuddin
Jakarta – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menyebut ada pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Info tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, 5000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur. Menurutnya, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.
“Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN). Nah, ini 5000 pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?,” kata TB Hasanuyddin, Jakarta, Senin (25/9).
TB Hasanuddin menambahkan, bisa jadi informasi yang disampaikan Panglima TNI akurat. Sehingga, sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam.
“Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum,” tegasnya.
Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis berita sensitif, terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara.
“Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan,” katanya.
Diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia, dalam acara `Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017)
Sementara, Menkopolhukam Wiranto meluruskan pernyataan Panglima TNI terkait adanya pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal tersebut. Wiranto telah berkoordinasi bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk merespon informasi upaya penyelundupan 5000 senjata api yang melibatkan lembaga non militer.
“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen,” ujar Wiranto dalam keterangannya di kantor Menkopolhukam di Jakarta, Minggu (24/9).
TAGS : Menkopolhukam Wiranto Panglima TNI Penyelundupan 5000 Sejata
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/22288/Soal-5000-Senjata-Ilegal-Untuk-Siapa/
