JawaPos.com – Partai Demokrat menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan beberapa kader Demokrat telah menemui Moeldoko terkait dengan isu kudeta AHY ini.

“Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko,” ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (1/2).

Herzaky menyebut Moeldoko menemui beberapa kader Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Sehingga niat kudeta kepada AHY tersebut dilakukan.

Baca juga: AHY Singgung Lingkaran Istana, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi!

“Ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” imbuh Herzaky.

Herzaky berujar, isu kudeta terhadap AHY tidak bisa diterima oleh Partai Demokrat. Demokat ingin kebenaran tersebut nyata dan bukan ingin melawan Istana.

“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” ungkapnya.

Sampai saat ini redaksi JawaPos.com sudah mengonfirmasi kepada KSP Moeldoko terkait tuduhan Andi Arief. Namun belum direspons oleh Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.

“Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Senin (1/2).

AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.

AHY mengatakan gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal tersebut harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.

Saksikan video menarik berikut ini: