JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 15,5 triliun, untuk tiga badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, tambahan itu dapat diambil dari alokasi cadangan pembiayaan APBN 2022 sebesar Rp 21,48 triliun.
Secara rinci, ketiga perusahaan pelat merah yang diajukan mendapat suntikan modal, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, serta Bank Tanah senilai Rp 500 miliar.
“Dalam Undang-undang APBN ada cadangan pembiayaan sebesar Rp 21,48 triliun, maka itu kami mengusulkan (untuk penambahan PMN),” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ditulis Minggu (25/9).
Ia menjelaskan, suntikan modal kepada PT Garuda Indonesia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan maintenance, restorasi, maintenance reserve, dan modal kerja perusahaan. Sementara pada Bank Tanah akan digunakan untuk pengadaan tanah seluas 14.086,5 hektar dan pengembangan tanah seluas 444,5 hektar. Sedangkan untuk Hutama Karya untuk digunakan penyelesaian konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I.
Tak hanya kepada tiga BUMN, pemerintah juga melakukan PMN melalui pemindahtanganan BMN, yaitu kepada PT Bio Farma (Persero) Hutama Karya, AirNav Indonesia, Perum PPD, PT VTP, dan PT ASDP Indonesia Ferry.
Selain pembahasan mengenai PMN, pemerintah juga menyepakati privatisasi melalui mekanisme right issue atas beberapa BUMN, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Tbk).
Ia mengatakan, program privatisasi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat, dalam pemilikan saham Persero. Menkeu berharap upaya-upaya tersebut dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi.
“Semoga seluruh upaya dan ikhtiar kita ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan #APBNKiTa dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas serta kredibilitasnya. Salah satunya dengan hadirnya Key Performances Indicator (KPI) untuk terus menerus melakukan evaluasi secara kontinyu, demi tatakelola BUMN yang lebih baik,” ujarnya dikutip dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati.
Editor : Kuswandi
Reporter : R. Nurul Fitriana Putri
Credit: Source link
