Walid Al-Moualem (Foto: Reuters)
Beirut – Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Al-Moualem mengatakan Damasku menolak referendum kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kurdistan (KRG) di Irak utara.
Voting referendum kemerdekaan tersebut dimulai sejak Senin (25/9) hari ini di Irak utara meskipun harus melawan kecaman internasional dan regional yang kuat untuk membatalkan pemungutan suara tersebut.
“Kami di Suriah hanya mengenali Irak bersatu dan menolak prosedur yang mengarah pada fragmentasi Irak,” kata Menteri Luar Negeri Walid Al-Moualem, dilansir harian Suriah, SANA.
“Langkah ini ditolak dan kami tidak mengenalinya dan kemarin saya memberi tahu Menteri Luar negeri Irak mengenai pendirian ini,” tambahnya
Pemerintah Suriah, yang mendapatkan kembali wilayah dengan dukungan militer Iran dan Rusia, juga menentang langkah-langkah yang diambil oleh Kurdi Suriah menuju otonomi di Suriah utara sejak dimulainya perang saudara di negara itu pada 2011.
Daerah-daerah yang dipimpin Kurdi di Suriah mengadakan pemilihan untuk pemimpin masyarakat pada Jumat, yang pertama dalam fase tiga suara yang akan berujung pada pemilihan parlemen dan pembentukan sistem pemerintahan federal.
Kurdi Suriah menegaskan kemerdekaan bukanlah tujuan mereka dan mereka ingin tetap menjadi bagian dari Suriah yang terdesentralisasi.
TAGS : Suriah Kurdi Irak
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/22316/Suriah-Tolak-Referendum-Kemerdekaan-Kurdi-Irak/
