YOGYA, KRJOGJA.com -Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santosa berdiskusi dengan dengan sejumlah ekonom di Kantor OJK DIY (Jumat, 25/02/22). Tahun 2021, Wimboh telah berdikusi dengan sejumlah ekonom di Yogyakarta sebanyak 3 kali.
Pada pertemuan pertama tahun ini diskusi dislenggarkan secara hybrid (kombinasi luring dan daring). Dalam diskusi tersebut juga melibatkan ekonom dari Jakarta dan Surakarta. Selaku narasumber utama Wimboh Santosa dan dimoderasi oleh Aman santosa (Kepala OJK Regional Jateng-DIY). Diskusi tersebut juga dihadiri Anto Prabowo (Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK) dan Jimmy Prajiman (Kepala OJKN DIY).
Ekonom yang hadir secara luring di Kantor OJK DIY antara lain Sri Adiningsih (Guru vesar FEB UGM), Didi Achjari (Guru Besar FEB UGM), Rahmawati (Guru Besar FEB UNS), Irwan (Guru Besar FEB UNS), Irwan Trinugroho (Guru besar FEB UNS), Eko Suwardi (FEB UGM), Bagus Santosa (FEB UGM/Ketua ISEI cabang Yogyakarta) dan Y. Sri Susilo (FBE UAJY/Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta). Sementara ekonom yang hadir secara daring antara lain Wihana Kirana Jaya (Guru besar FEB UGM), Pieter Abdullah (CORE Indonesia), Eko Listiyanto (INDEF), Joshua Pardede (Ekonom bank Permata), Hans Kwee (Direktur PT Anugrah Megah Investama), Anton Hendranata (Ekonom Bank BRI), dan sejumlah ekonom lainnya.
Secara garis besar Wimboh, menjelaskan kinerja industri perbankan Indonesia terkini dari capaian laba sampai kinerja kredit. Beberapa isu lain yang disampaikan antara lain perkembangan ekonomi Indonedsia dan dunia terkita, termasuk dampak konflik Rusia dengan Ukrania. Topik lain yang dibahas adalah dukungan OJK terhadap implementasi ekonomi hijau (green economic).
“OJK mendukung upaya pemerintah menerapkan ekonomi hijau guna mencapai keberlanjutan ekonomi”, tegas Wimboh. Berbagai upaya telah dilakukan agar sektor keuangan dapat mengorientasikan bisnis ke ekonomi yang berkelanjutan. Pada 2015-2019 misalnya, otoritas telah meluncurkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap I yang bertujuan membangun kepedulian mengenai keuangan berkelanjutan. Menurut Wimboh, peta jalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II dalam rentang 2021-2025.
“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merampungkan pembentukan Taksonomi Hijau yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan untuk memberikan insentif di bidang ekonomi hijau”, jelas Wimboh.
Dalam Taksonomi Hijau, OJK mengkaji sebanyak 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi sebagai bahan pertimbangan pemberian insentif tersebut. Selanjutnya Wimboh juga menjelaskan. dalam Roadmap Tahap telah disempurnakan beberapa hal dalam Roadmap Tahap I seperti belum tersedianya taksonomi hijau; belum terintegrasinya risiko keuangan perubahan iklim (climate related financial risk) ke dalam kerangka mitigasi risiko; belum tersedianya insentif untuk penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan, dan rendahnya awareness industri keuangan mengenai Inisiatif Keuangan Berkelanjutan.
Beberapa ekonom yang hadir sempat meberikan pertanyaan, pendapat serta komentar terkait materi diskusi serta beberapa hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan OJK. Wimboh Santosa selaku Ketua Dewan Komisoner OJK memberikan respon jawaban dengan sangat baik dan terbuka. Y. Sri Susilo, salah satu ekonom yang hadir menyatakan UMKM di DIY membutuhkan dukungan pembiayaan dari perbankan. Kebijakan relaksasi kerdit yang diberikan OJK sampai 31 Maret 2023 sangat membantu UMKM.
“KADIN DIY dan pelaku UMKM berharap jika mungkin relaksasi kredit diperpanjang sampai tahun 2024”, harap Y. Sri Susilo yang juga pengurus KADIN DIY. (*)
Credit: Source link
