Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9 Persen Cukup Realistis

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan investasi hingga aktivitas konsumsi masyarakat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3-5,9 persen pada 2023. “Mempertimbangkan potensi ekonomi domestik dan langkah antisipatif pemerintah maka cukup realistis perekonomian Indonesia 2023 diperkirakan tumbuh 5,3-5,9 persen,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menuturkan, jika berkaca pada efek commodity boom pada 2011 dan 2012, maka investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan. Hal ini terutama dalam memanfaatkan harga komoditas yang tinggi serta akselerasi transformasi ekonomi.

Dari sisi investasi publik, keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN) serta pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menstimulasi aktivitas investasi sektor swasta di masa depan. Membaiknya intermediasi sektor keuangan yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan kredit perbankan juga akan turut mendukung aktivitas investasi.

Sementara itu dari sisi konsumsi, dorongan dari konsumsi masyarakat akan semakin kuat seiring dengan perbaikan tingkat kesejahteraan. Pola konsumsi akan mulai normal dengan jenis-jenis konsumsi yang sempat tertekan di masa pandemi mulai mengalami pembaikan seperti pakaian dan sepatu.

Kemudian juga terkait leisure seperti pariwisata dan kunjungan ke pusat-pusat rekreasi diperkirakan meningkat pada tahun ini dan bahkan menguat pada tahun depan. Tak hanya itu, dinamika dan prospek ekonomi global turut berdampak pada sektor eksternal Indonesia pada 2023 yaitu kinerja ekspor diperkirakan masih kuat sekaligus permintaan impor juga akan meningkat.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengakselerasi transformasi ekonomi yang diharapkan memberikan dampak signifikan dan inklusif terhadap kinerja pertumbuhan Indonesia. Hal ini ditempuh dengan terus mendorong implementasi agenda reformasi struktural yaitu peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan regulasi dan birokrasi.