JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengakui, setiap bulan harus menonaktifkan aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar ideologi radikalisme maupun yang tersangkut kasus korupsi. Dia menginginkan permasalahan itu tidak lagi menerpa para pegawai negeri sipil.
“Hampir tiap bulan saya memutuskan dalam sidang Badan Kepegawaian masih ada saja, PNS yang saya nonjobkan atau harus saya berhentikan. Karena dia punya paham radikalisme dan terorisme, serta tidak memahami area rawan korupsi,” kata Tjahjo dalam diskusi daring, Minggu (18/4).
Tjahjo tak memungkiri, pihaknya harus membangun sistem yang profesional. Sehingga setiap aparatur sipil negara (ASN) bisa diawasi dengan baik setiap kegiatan dan kinerjanya.
Terlebih setiap tahunnya, minat generasi muda untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) cukup tinggi. Dia menyebut, sebanyak 4,3 juta generasi milenial di Indonesia setiap tahunnya ingin menjadi ASN.
Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah
Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19
“Diperebutkan tiap tahun maksimum 100-50 ribu, sampai sekarang yang rata-rata hampir mencapai 4,3 juta yang mendaftar dan mayoritas itu adalah generasi muda,” beber Tjahjo.
Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan ini mengharapkan bisa mendapatkan orang terbaik. Terlebih mempunyai integritas dan profesional pada bidangnya. Serta konsisten dan yang kuat.
“Semoga bisa membentuk orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, dalam demokrasi konsolidasi demokrasi lima tahunan ini juga harus mulai tertata dengan baik,” pungkas Tjahjo.
Editor : Dimas Ryandi
Reporter : Muhammad Ridwan
Credit: Source link
