JawaPos.com – Guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran atau tindak korupsi, pemerintah mengubah sistem pengadaan barang dan jasa menjadi daring. Salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kemendikbud Henry Eko Hapsanto mengatakan, pembelian barang-barang kebutuhan satuan pendidikan atau sekolah menjadi lebih aman jika dilakukan melalui daring. Pasalnya spesifikasi barang yang disediakan para vendor atau pedagang yang tergabung di aplikasi sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diedarkan Kemendikbud kepada pemerintah daerah ataupun sekolah.

Apalagi, SIPLah juga bekerja sama dengan beberapa platform. Sehingga akan sangat memudahkan.

“Transaksi pembayarannya juga lebih aman karena bisa melalui platform mitra pasar yang tersedia untuk menghilangkan faktor-faktor terjadinya penipuan,” tutur Henry, Senin (9/11).

Penggunaan aplikasi SIPLah untuk pembelian barang-barang kebutuhan satuan pendidikan juga mendapat dukungan banyak pihak. Termasuk, Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Agung Muda Intel Sunarta mengatakan, kehadiran SIPLah diyakini mampu meminimalisasi tindak korupsi atau bentuk-bentuk penyelewangan lainnya. Di samping itu, ada pendampingan pada pihak sekolah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.

Kejagung sendiri juga akan mengedarkan surat sosialisasi kepada jajaran lembaga kejaksaan di daerah agar turut mendukung penggunaan aplikasi ini. “Kita bersama-sama mengawal agar program ini berjalan sesuai ketentuan supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum,” paparnya.

Kemendikbud akan melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia melalui rapat virtual pada 10-13 November 2020 besok. Harapannya dengan semakin digencarkannya sosialisasi kepada daerah maka semakin banyak satuan pendidikan yang berbelanja kebutuhan barangnya melalui aplikasi SIPLah. Sehingga pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih mudah dan aman.