Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo (kanan) menyaksikan penandatanganan pakta integritas implementasi inaportnet, Jumat (6/9/2019), di Jakarta.
Jakarta, Jurnas.com – Tujuh pelabuhan menandatangani pakta integritas menjelang implementasi Inaportnet pada Oktober 2019, Jumat (6/9/2019) di Jakarta.
Ketujuh pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Pangkal Balam, Bengkulu, Tanjung Pandan, Cirebon, Talang Duku, Benoa, dan Cilacap.
“Penerapan Inaportnet di Pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan, serta dengan biaya minimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo yang menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh tujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan tersebut.
Ketujuh pelabuhan tersebut menyusul 17 pelabuhan lainnya yang sudah menerapkan Inaportnet lebih dahulu sejak tahun 2016 yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Dumai.
Menurut Agus, penerapan Inaportnet di pelabuhan telah menjadi Quick Win Kementerian Perhubungan, yang akan diterapkan pada seluruh pelabuhan di Indonesia dan dilaksanakan secara bertahap.
“Sistem digitalisasi mau tidak mau harus dilaksanakan secepatnya. Seperti penerapan sistem Inaportnet ini harus segera kita laksanakan di semua pelabuhan dan harus didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Sistem Internal tersebut meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, dan Sistem Informasi Kepelabuhanan,” kata Agus.
Menurut Agus, penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas ini telah dilakukan berbagai tahapan di masing-masing pelabuhan antara lain Training of Trainers (TOT) kepada pegawai Kantor KSOP, sosialisasi kepada pengguna jasa serta ujicoba satu siklus pelayanan kapal dan barang sampai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Menurut Capt Wisnu, hal terpenting yang dilakukan setelah penandatanganan Pakta Integritas ini antara lain bahwa Operator Pelabuhan agar membangun dan mengembangkan Sistem di Pelabuhannya yang andal dan bersinergi serta terintegrasi dengan sistem-sistem di Kementerian Perhubungan, sedangkan Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait agar melaksanakan penerapan Inaportnet di Pelabuhan secara konsisten.
“Pemerintah sangat berharap Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dapat didukung sepenuhnya oleh semua pihak agar terwujud dengan baik sehingga kegiatan operasional di pelabuhan akan berjalan dengan cepat, transparan, aman dan lancar,” tutup Capt. Wisnu.
Selanjutnya, penerapan Inaportnet akan dilakukan di Pelabuhan Ternate, Samarinda, Kendari, Bontang, Jayapura, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Batam, dan Kota Baru.
TAGS : Pelabuhan pakta integritas inaportnet
This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin
