JawaPos.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proses rencana pengembangan IKN sempat tetunda menyusul pandemi Covid-19.
Jokowi pada Mei 2019 lalu pernah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diperkirakan membutuhkan biaya ratusan triliun. Sehingga, sulit bagi APBN untuk membiayai proses pemindahan dalam satu tahun anggaran. Namun, menurutnya, saat itu para menterinya sudah menghitung kebutuhan untuk mengembangkan sebuah kota menjadi pusat pemerintahan.
Jokowi menyebut, dari segi anggaran APBN cukup siap asal dibuat skema tahun jamak (multiyears). Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 300-400 triilun, maka setiap tahun bisa dialokasikan dari APBN sekitar Rp 30-40 triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Meski begitu, pemerintah akan mencari cara supaya biaya pemindahan Ibu Kota Negara tidak terlalu membebani APBN.
“Akan kita cari skema khusus sehingga nantinya ibu kota jadi, tetapi APBN tidak terbebani,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara hingga 2024 mendatang lebih banyak dibebankan pada APBN. Bahkan lebih dari setengahnya yaitu sebesar 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 178,3 triliun. Anggaran program PEN tahun 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun.
Meskipun pembangunan Ibu Kota Negara masuk dalam bagian program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ditengah ancaman varian Omicron.
“Dua hal ini tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/1).
Nantinya, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan desain kebutuhan awal IKN, seperti pemenuhan akses dan infrastruktur. Hal tersebut yang mendasari keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Negara dapat menjadi bagian dari pemulihan ekonomi.
“Jadi di Rp 178 triliun ini kita akan lihat kesiapan kementerian lembaganya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun,” ungkapnya.
Sementara, Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tidak bisa menggunakan dana program PEN. Sebagaimana tertuang dalam PP no.23 tahun 2020, program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional. Artinya, Amggaran tersebut seharusnya digunakan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional.
Editor : Mohamad Nur Asikin
Reporter : Romys Binekasri
Credit: Source link
