Vaksinasi untuk Anak Baru Capai 9,6 Persen

JawaPos.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memberi sinyal bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan pada wilayah yang masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 3. Namun, hal itu mendapatkan penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Salah satu alasannya, baru 9,6 persen anak yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

Kemarin (22/8) Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut bahwa ucapan Nadiem merupakan tindakan gegabah. Sebab, vaksinasi guru dan murid hingga kini belum tuntas. ”Mempelajari data Kemenkes dan Kemdikbudristek, progres vaksinasi anak usia 12–17 tahun secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,6 persen untuk dosis pertama,” ucapnya. Sasaran vaksinasi anak usia 12–17 tahun mencapai 26.705.490 orang. Data Kemenkes per 19 Agustus 2021 menunjukkan, baru 2,55 juta anak yang disuntik tahap pertama dan 1,16 juta anak mendapatkan dosis kedua.

Iman juga memperingatkan potensi pelanggaran selama PTM terbatas. Di beberapa daerah yang sudah melaksanakan PTM terbatas, P2G mendapati beberapa pelanggaran protokol kesehatan. ’’Kami masih mendapatkan laporan pelanggaran terhadap prokes di sekolah dan sepulang sekolah. Siswa tak pakai masker, masker dipasang di dagu, bahkan siswa berkumpul nongkrong sepulang sekolah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tatap muka selama PTM terbatas maksimal dua jam sehari atau seminggu maksimal dua hari. Jumlah siswa yang dibolehkan masuk adalah 25 persen dari kapasitas normal.

Namun, menurut Iman, koordinasi Kemdikbudristek buruk. ’’Ketentuan PTM terbatas yang disampaikan Presiden, Pak Menkes, dan Mas Menteri Nadiem berbeda total. Ini membuat pihak sekolah dan guru kebingungan,” ucapnya.

Sekretaris Nasional (Seknas) P2G Afdhal menyoroti dasbor kesiapan belajar yang masih belum banyak terisi. Data dasbor per kemarin menunjukkan, baru 57,68 persen atau 309.709 sekolah di Indonesia yang mengisi daftar periksa. Sisanya, 42,32 persen atau 227.191 sekolah, belum mengisi. ”Pemda perlu melakukan asesmen dan verifikasi terlebih dahulu. Belum tentu sekolah yang sudah mengisi dasbor benar-benar siap melakukan PTM. Makanya dibutuhkan verifikasi faktual,” katanya. Jika tidak, dia khawatir dengan risiko yang ada.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : idr/tau/syn/dee/lyn/elo/c6/c18/oni