JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta pemerintah agar membuka semua potensi, atau paling tidak mempertahankan, penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang perlu didalami lagi untuk digali adalah sektor sumber daya alam (SDA).
”Jadi bukan mengembangkan kebijakan untuk memungut pajak dari sektor konsumsi seperti pengenaan PPN untuk sembako,” ujar Asrul Sani dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial di Media Center MPR/DPR, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6).
Diskusi juga menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad dan ekonom INDEF Enny Sri Hartati.
Menurut Asrul Sani, pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain, diluar sektor ril atau yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, untuk bisa dikenakan pajak.
Arsul Sani mengatakan, setiap isu yang berkaitan dengan bertambahnya beban kepada masyarakat seperti penetapan PPN untuk sembako, secara tidak langsung akan dihadapkan dengan sila kelima Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.
”Kita harus lihat aspek keadilan sosial dalam mendapatkan sumber pendapatan negara. Sebab, pemerintah baru saja memberikan keringanan PPNBM terkait otomotif dan akan jadi kebijakan yang anomali kalau sekarang malah sembako dikenakan PPN,” ujar Asrul Sani.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah
Reporter : ARM
Credit: Source link
