JawaPos.com – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merespons rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini merespon langkah Komnas HAM yang telah mengirimkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi terkait polemik asesmen TWK.
“Optimis presiden akan memberi respons positif demi menyelamatkan pemberantasan korupsi,” kata Ketua Yudi Purnomo Harahap dikonfirmasi, Kamis (2/9).
Yudi meyakini, kepala negara akan berpihak kepada pegawai KPK yang saat ini sedang dibebastugaskan. Terlebih dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai.
“Beliau (Jokowi) pernah menyatakan bahwa 75 pegawai KPK tidak boleh diberhentikan dan merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK yang telah berjasa memberantas korupsi,” tegas Yudi.
Sebelumnya, Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait temuan dalam asesmen TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan itu diserahkan ke kepala negara pada pekan lalu. “Tinggal menunggu respons Presiden,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara.
Beka menyampaikan, pihaknya meminta waktu untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi, agar dapat menjelaskan secara langsung temuannya. Terlebih Komnas HAM menyebut, terdapat 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. “Supaya bisa menjelaskan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang ada,” ucap Beka.
Editor : Dinarsa Kurniawan
Reporter : Muhammad Ridwan
Credit: Source link